KCD Disdik Jabar Wilayah I Ancam Cabut Izin Kepala Sekolah Jika Muridnya Terlibat Tawuran

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Kenakalan pelajar belakang ini cukup mengkhawatirkan bahkan ada yang termasuk kriminal seperti adanya siswa SMK yang tewas disabet senjata tajam saat melintas oleh oknum berseragam pelajar di Kota Bogor.

Humas Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Yanuar Putra mengatakan bahwa peristiwa yang melibatkan pelajar SMK tersebut bukan wilayah kewenangan cabang dinas wilayahnya, melainkan cabang dinas Wilayah II.

"Kalau Kota Bogor sama Kota Depok dikelolanya oleh cabang dinas wilayah II," kata Yanuar Putra kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (14/3/2023).

Namun jika tawuran atau kenakalan remaja melibatkan sekolah SMA atau SMK di Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah kewenangan cabang dinas wilayah I, maka tindakan sanksi tegas akan diarahkan kepada pihak sekolah.

Yanuar mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada anak.

"Kalau sekolah pasti, kepala sekolahnya kita kenakan punishment. Selesaikan, kalau masih ada tawuran di sekolah bapak, izin memimpin bapak akan kita keluarkan," terang Yanuar Putra.

Baca juga: Sosok Topi Kuning Pembacok Siswa SMK Bogor, Residivis Jambret Kini Buron Kasus Pembunuhan

Izin kepala sekolah ini, kata dia, antara lain digunakan kepala sekolah untuk mencairkan dana BOS dan anggaran lainnya ketika memimpin sekolah.

Maka dari itu, kata dia, tawuran pelajar tingkat SMA atau SMK sederajat di wilayah Kabupaten Bogor dia klaim saat ini sudah menurun.

"Makanya Kabupaten Bogor saat ini alhamdulillah udah menurun lah. Karena kita tidak bisa, (sanksi) ke anak itu tidak bisa. Kecuali kriminal, itu udah urusan Kepolisian," ungkap Yanuar Putra.

Baca juga: Kabur ke Banten dan Babakanmadang Sia-sia, Pelaku Pembacokan Siswa Bina Warga 1 Kini Tertunduk Lesu

Sebagai informasi, sekolah tingkat SMK atau SMA sederajat baik negeri maupun swasta di daerah kota atau kabupaten wilayah Jawa Barat dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui cabang dinas.

Sementara sekolah tingkat SMP hingga TK dikelola oleh Dinas Pendidikan pemerintah daerah kota atau kabupaten tempat sekolah itu berada.