Terdampak Pembangunan Jembatan Cikereteg Bogor, Warga Minta Kompensasi, PUPR Ngadu ke Pemkab

Musyawarah yang dilakukan warga Kecamatan Caringin dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor terkait jalan alternatif Jembatan Cikereteg, temui kejelasan.

Penulis: Wahyu Topami | Editor: Yudistira Wanne
TribunnewsBogor.com/Wahyu Topami
Musyawarah Masyarakat Jalan Alternatif Cikereteg bersama Kementrian PUPR, Pihak Pekerja dari Brantas Abipraya, Selasa (4/7/2023). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Wahyu Topami

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIAWI - Musyawarah yang dilakukan warga Kecamatan Caringin dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor terkait jalan alternatif Jembatan Cikereteg, menemui titik terang.

Kepala Desa Telukpinang, Achmad Rifai menjelaskan, warganya mengeluh akibat adanya jalan rusak hingga kebisingan yang membuat sebagian masyarakatnya susah untuk tidur nyenyak.

"Ada gangguan kebisingan, jalan rusak gara-gara dijadikan jalan alternatif oleh pengendara," ujarnya kepada wartawan.

Atas dasar tersebut masyarakat Desa Telukpinang meminta agar PUPR untuk memperbaiki jalan alternatif setapak tersebut, selain itu pihak masyarakat juga meminta kompensasi karena ikut mengelola lalu lintas imbas ditutupnya Jembatan Cikereteg.

"Minta jalan diperbaiki kembali, dengan adanya debu, kebisingan, mereka merasa terganggu, kemudian anak-anak yang bermain saat ini tidak leluasa dan juga yang paling penting masalah buka tutup jalan alternatif," paparnya.

"Kalau hanya mengandalkan belas kasihan dari pengendara mungkin tidak ada apa-apanya, tidak sesuai dengan kinerja mereka yang 24 jam. Tuntutan dari mereka itu ada sedikit perhatian untuk yang mengelola lintasan tersebut. Insyaallah mereka akan bermusyawarah lagi terkait kompensasi tersebut," sambungnya.

Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementrian PUPR Rendra Yudhi, siap bertanggungjawab untuk memperbaiki jalan alternatif tersebut, meskipun hujan kewenangan pihaknya.

"Untuk permintaan masyarakat tentang perbaikan nanti akan kami tindak lanjuti, nanti efektifnya aka dilaksanakan setelah volume kendaraan di Cibolang berkurang, agar perbaikannya maksimal," tandasnya.

Mengenai kompensasi yang diminta oleh masyarakat pihaknya mangaku belum bisa memastikan terkait hal tersebut.

"Kalau dari surat yang kami terima permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, banyaknya debu. Sehingga ada masalah kesehatan yang mungkin harus dievaluasi, soal kompensasi ini nanti akan kami koordinasikan kembali dengan Pemkab," pungkasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved