Alasan Program Tapal Desa di Ciampea Udik Bogor Belum Maksimal, Dua Hal Ini Jadi Sorotan

Tapal Desa yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ini sosialisasinya dirasa sangat kurang.

Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat saat berada di Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Selasa (18/7/2023). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIAMPEA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat akui program Tapal Desa di Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, masih belum maksimal.

Tapal Desa yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ini sosialisasinya dirasa sangat kurang.

Serta, anggarannya yang diklaim masih belum ada.

Seperti diketahui, program Tapal Desa sendiri merupakan kepanjangan dari Ketahanan Pangan Digital Desa dengan ditandai adanya 'Leuit' atau tempat penyimpanan padi.

Leuit ini dikelola oleh warga sekitar dengan menggunakan aplikasi.

Jika krisis pangan melanda, Leuit ini bisa digunakan padinya dan nantinya dicatat menggunakan aplikasi.

Desa Ciampe Udik sendiri terpilih menjadi desa pertama di Kabupaten Bogor yang memang dilaksankan program ini sejak Agustus 2022 lalu.

"Pertama, boleh dibilang melalui CSR BJB pembangunannya. Mungkin dari sosialisasi dan lain sebagainya belum terlaksana," kata Staff Bidang Potensi Desa DPMD Jaw Barat, Abdurahman Robani kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (18/7/2023).

Sosialasi ini diakui Robani urung terlaksana di Desan Ciampe Udik ini.

Meski begitu, DPMD terus berupaya agar sosialisasi terkait Tapal Desa ini bisa maksimal.

"Kita juga akan bantu sosialisasi terhadap desa desa yang ada di kabupaten bogor. Ditambah, kita sedang melakukan penyusunan Rapergub tentang pengelolaan cadangan pangan di desa. Nanti ketika sudah disahkan kita sebar kedesa dan langsung lakukan sosialisasi," jelasnya.

Untuk anggarannya, Tapal Desa di Ciampea Udik ini memang menggunakan dana dari CSR.

Tapal Desa yang ditandai dengan adanya Leuit ini menghabiskan anggaran dari CSR senilai 70 juta.

"Nah, BJB menawarkan opsi mau di Karawang, Bekasi, ataau Bogor. BJB memih di Bogor karena sudah diresmikan Gubernur. Bekasi, itu menggunakan APBD akhirnya," tambahnya.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved