Buntut Jalan Ditutup, Pedagang Pasar Warung Jambu Geruduk Plaza Jambu Dua Bogor

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Penutupan jalan umum yang dilakukan oleh pengelola Plaza Jambu Dua buat pedagang Pasar Warung Jambu yang berlokasi di belakang plaza meradang.

Bukan tanpa sebab, jalan umum yang berlokasi di samping plaza yang ditutup ini merupakan akses utama masuk ke Pasar Waung Jambu.

Akibatnya, penjualan pedagang pun kini terkena imbas dengan sepinya pembeli.

Alhasil, pada Jumat (22/12/2023) sejumlah pedagang menggeruduk kantor manajemen Plaza Jambu Dua.

Mereka menggeruduk manajemen Plaza Jambu Dua, agar jalan segera dibuka kembali.

Perwakilan pedagang pun sampai membentangkan banner tepat di depan plaza.

Tidak hanya itu, perwakilan pedagang juga membawa tulisan di sebuah karton.

Mereka menuliskan pesan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Bunyi tulisannya yakni, 'Pak Jokowi tolong bantu nasib pedagang jambu dua agar akses jalan kembali dibuka'.

Tak berselang lama mereka membentangkan banner, semua perwakilan pedagang pun langsung masuk ke kantor manajemen Plaza Jambu Dua untuk mediasi.

"Penutupan ini sekitar tanggal 17 lah.  Sebelumnya, tidak ada pemberitahuan ke pedagang. Makanya kami juga kaget gitu. Tapi, sebelumnya ada perwakilan cuman gaada jalan keluar dan solusinya," kata perwakilan pedagang, Agus kepada wartawan di lokasi.

Agus melanjutkan, akses ini merupakan akses masuk utama bagi para calon pembelinya.

Akses ini bisa dilalui masyarakat yang mengarah dari arah Jala Raya Pajajaran, serta Jalan Ciremai Ujung.

Saat ini, mereka harus jauh memutar ketika hendak ke pasar.

"Kalau dari arah Ahmad Yani, itu kan akses keluar sebetulnya. Terus keluar masuk disitu sekarang. Ya krodit lah kasian," tambahnya.

Agus pun menambahkan, sebetulnya jalan yang ditutup Plaza Jambu Dua ini merupakan jalanan umum yang sudah digunakan sejak 2023 lalu.

Pejalan kaki, pengendara, bahkan angkot pun menggunakan akses ini.

Selama itu juga diakui Agus, tidak ada masalah sama sekali.

"Alasannya masih mengklaim bahwa jalan ini secara sertifikat punyanya jambu dua.Secara site plan memang menyebutkan bahwa ini jalan umum. Cuma peruntukanya belum dilegalkan.  Itu versi jambu dua," ujarnya.

"Menurut versi pemerintah, kata pemerintah ya harus diuji. Makanya dalam ini sekarang ada pertemuan. Seharunya hari ini bisa keputisan bahwa ini bisa dibuka dan dilanjutkan," tambahnya.

Dia meminta, akses jalan ini, segera dibuka kembali.

Jika tidak, dia mengancam, akan mengadakan aksi susulan yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Muzakkir hadir menengahi pedagang warung jambu sebab mereka masih di bawah pengelolaan PPJ.

Muzakkir pun menerangkan, bahwa penutupan jalan ini dilakukan sebab Plaza Jambu Dua sedang melakukan perbaikan.

"Terakhir di Jambu Dua ini mau ada perbaikan. Mungkin mereka juga butuh lahan. Karena kan kalau ngelihat kondisi sekarang masuk di sertifikat mereka. Alhasil mereka pengen menutup jalan itu," kata Muzakkir.

Warga pun diakui Muzakkir, terus mengomentari penutupan jalan ini ke PPJ.

Beberapa kali, pedagang menyurati PPJ. Padahal, PPJ sama sekali tidak ada wewenangnya dalam pengelolaan Plaza Jambu Dua ini.

Secara data yang dimilikinya, mediasi sempat dilakukan antara pedagang dengan Plaza Jambu Dua ini.

"Mungkin 7-8 kali ketemu dengan pihak jambu dua. Baik secara formal ataupun non formal. Kami sudah menyampaikan kan. Bahwa site plan yang ada itu jalan umum yang harus digunakan oleh warga," ungkapnya.

Pengelola Plaza Jambu Dua pun bersikeras bahwa lahan itu ialah milik Jambu Dua.

Alhasil, jalan itu pun kini ditutup oleh Plaza Jambu Dua.

"Tapi, jambu dua tetep kekeuh karena punya sertifikat. Akhirnya jalan itu diportal.  Awalnya, mobil kecil masih bisa masuk. Nah pas hari minggu malam dipagarin. Nah, ini menimbulkan reaksi marah dari pedagang dan warga," tambah Muzakkir.

Kedepannya, jika tidak ada solusi dan jalan tidak dibuka, somasi diakui menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan.

PPJ bersama bagian hukum Pemkot Bogor akan melakukan hal tersebut.

"Kami menunggu putusan dari pemkot pastinya. Langkah apa yang baik. Pasti sih akan ke somasi. Apakah juga nanti memang pol pp bisa membongkar," tandasnya.