Kesal Sirekap Amburadul, Kantor KPU Kabupaten Bogor Digeruduk Puluhan Warga

Adapun puluhan massa yang menggeruduk kantor penyelenggara pemilu ini tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Hoax.

Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Naufal Fauzy
TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani
Aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU Kabupaten Bogor, di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (28/2/2024). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Puluhan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Rabu (28/2/2024).

Adapun puluhan massa yang menggeruduk kantor penyelenggara pemilu ini tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Hoax.

Koordinator aksi, Ali Topan mengatakan unjuk rasa tersebut merupakan reaksi masyarakat merespon permasalahan yang terjadi pada Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

"Ini acara spontanitas aja menyikapi terkait masalah kisruhnya pemilu di tahun 2024 yang menjadi integral dari KPU itu sendiri, dalam proses penghitungan rekapitulasi suara," ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).

Ali Topan memaparkan, salah satu contoh buruknya aplikasi Sirekap ini adalah perolehan suara yang melebihi dari daftar pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) itu sendiri.

Ia mengatakan, di salah satu TPS di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan itu jumlah suara salah satu peserta pemilu mencapai 722 suara.

Sedangkan di TPS itu sendiri jumlah DPT tidak mencapai setengah dari angka tersebut.

"Ini kan berita hoax, berita yang sudah diterima masyarakat sudah menjadi konsumsi publik lantas itu tidak benar. Sementara setiap TPS itu hanya ada 300 sampai 310 itu maksimal.  Artinya secara sistem Sirekap tidak siap untuk menghitung hasil dari Pemilu 2024," katanya.

Melalui aksi unjuk rasa ini, ia meminta kepada wakil rakyat di Senayan untuk mengambil sikap melihat permasalahan ini.

Ali Topan mengatakan, salah satu yang bisa dilakukan oleh anggota DPR RI di parlemen adalah dengan menggunakan hak angketnya.

"Terkait dengan hal itu, kita minta kepada DPR RI untuk melakukan angket menyikapi persoalan ini, karena mau bagaimanapun juga kegiatan KPU, pemilunya itu kan dibiayai oleh negara," katanya.

Merespon aksi unjuk rasa ini, melalui Komisioner KPU Kabupaten Bogor menerima sejumlah perwakilan massa untuk melakukan dialog.

Ia mengatakan, apabila hasil dari unjuk rasa ini tidak mendapat tindak lanjut, maka pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi kembali.

"Perdebatannya ya itu ya mereka tetap mengatakan bahwa Sirekap itu bagian dari alat bantu, tapi dia tidak mengakui, menyalahkan sinyal lah, sistem lah," katanya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved