PKS dan PDIP Kompak Kritik Pj Gubernur DKI Jakarta, Cium Gelagat Curi Start Kampanye Pilkada 2024

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belakangan ini menjadi sorotan.

Niat baik Pemprov DKI Jakarta saat melaksanakan program sembako murah tak berjalan mulus.

Nada sumbang pun mengarah langsung ke Heru Budi Hartono.

Hal itu ditenggarai lantaran wajah Heru Budi Hartono terpampang di spanduk program sembako murah.

Itu yang menyebabkan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) dari PKS buka suara.

“Apakah kalau ada spanduk seperti itu, spanduk sembako murah perlu ada gambar Pj Gubernur di situ?” kata Taufik saat rapat bersama Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KPKP) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/3/2024), dikutip dari Kompas.com.

Bahkan MTZ menanyakan langsung soal kegusarannya itu kepada Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu bahkan tegas menyebut Heru Budi sedang kampanye dini jelang Pilkada DKI 2024.

“Memang itu diperintahkan dari sana apa gimana? Hehehe. Kan udah abis kampanyenya. Artinya ini ya kami tahu Pilkada sebentar lagi, ini kan jadinya kampanye di awal waktu. Kampanye dini,” kata MTZ sambil tertawa.

Baca juga: Larang ASN Cuti sampai 2023, Heru Budi Hartono Baru Izinkan Jika Cuaca Membaik: Dua Tahun Juga Boleh

PDIP juga bersuara

Senada dengan PKS, Politikus PDIP, Wa Ode Herlina juga heran dengan munculnya foto Heru Budi di spanduk.

“Yang tadi disampaikan soal foto Pak Pj Gubernur. Emang harus begitu ya? Ada Perdanya? Pergubnya? Ada instruksi presidennya?” kata Wa Ode.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta itu juga menyinggung soal Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar serentak bersama daerah lain pada November 2024 mendatang.

Haru Budi memang digadang-gadang akan mengikuti Pilkada DKI 2024.

Orang dekat Jokowi itu disebut-sebut memiliki kelebihan memahami permasalahan Jakarta karena memang lama berkarir di Jakarta.

“Atau memang ini dalam rangka persiapan tanggal 27 September 2024 pendaftaran calon Gubernur?” kata Wa Ode.

Sementara itu, Suharini tak merespons pertanyaan dan pernyataan Wa Ode maupun Taufik soal foto Heru Budi dalam rapat bersama Komisi E.

Saat diwawancarai setelah rapat, Suharini mengaku hanya ingin fokus membahas soal pengendalian harga bahan pokok, dan memastikan stok aman.

“Ya sebenarnya kan, emang kenapa? Emang kenapa gitu ya kan?” kata Suharini sambil lanjut soal membahas soal pengendalian harga bahan pokok.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan, Heru Budi Hartono: Tunggu Aja

Kampanye Dini Jilid 2

Wajah Heru Budi yang menjadi sorotan kali ini menjadi tudingan kampanye dini jilid dua.

Sebelumnya, eks Wali Kota Jakarta Utara itu juga dituduh kampanye dini saat memajang fotonya sendiri pada stiker imbauan Pemilu damai di halte Transjakarta.

PKS dan PDIP kompak mencurigai tindak-tanduk Heru Budi saat stiker itu viral.

Keluhan masyarakat akan adanya stiker wajah Heru Budi ini viral saat disampaikan Ade Putra di akun media sosial twitter atau X miliknya (@_adel_saputra24).

Dalam cuitannya itu, ia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan stiker bergambar wajah Heru Budi di halte Transjakarta.

Dalam stiker itu bertuliskan "Pilihan Cerdas, Pemilu Aman, Indonesia Kuat".

Yang dipersoalkan para netizen adalah turut terpampangnya wajah Heru Budi yang cukup besar dalam stiker tersebut.

Hal ini pun dikeluhkannya yang menyebut kehadiran stiker tersebut mengurangi sisi estetis.

“Tolong lah min, ini halte @PT_Transjakarta jadi jelek banget ada foto pj heru, jawab ya min jgn bilang lagi tidur @TfJakarta,” tulisnya dalam unggahan tersebut dikutip TribunJakarta.com, Rabu (10/1/2024).

Saat itu, MTZ dari PKS juga menuduh Heru Budi kampanye dini secara terselubung.

“Pak Heru itu kan salah satu kandidat untuk menjadi Gubernur Jakarta yang pemilihannya tahun ini. Beberapa pihak menjagokannya sebagai Cagub DKI Jakarta,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (12/1/2024).

“Jadi selayaknya tidak perlu lah ikut-ikutan kampanye, karena memang belum masanya kampanye Pilkada,” sambungnya.

MTZ menganggap Heru Budi seolah tak mau kalah dari para caleg dan capres peserta Pemilu 2024.

Sehingga wajahnya dipampang di stiker ajakan pemilu damai yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

“Sudah saingan dengan gambar capres dan gambar caleg. Padahal kan dia (Heru Budi) bukan capres dan caleg,” ujarnya.

Bila Pemprov DKI benar-benar ingin mengajak masyarakat menyukseskan pemilu damai, menurutnya tak perlu ada wajah Heru Budi.

Apalagi, stiker tersebut dipasang di tempat-tempat umum, seperti di halte Transjakarta.

“Kalau pemilu damai pakai saja lambang Kota Jakarta atau pakai gambar Monas. Kalau wajah pejabat, kemudian dia turut menjadi bakal calon gubernur ya itu enggak bagus,” tuturnya.

Ia pun menilai Heru Budi memanfaatkan celah aturan dimana sebelumnya Pemprov DKI menegaskan tak boleh ada alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di fasilitas-fasilitas umum.

“Kemarin ada aturan di lingkungan Transjakarta tidak boleh ada foto atau atribut APK caleg maupun capres, tapi tidak ada memang aturan untuk pejabat. Cuma kemudian ini masalah etika saja,” kata MTZ.

Oleh karena itu, MTZ menuding Heru Budi melakukan kampanye terselubung jelang Pilkada DKI pada November 2024 mendatang.

“Kalau fotonya dipasang di kantor kelurahan, kantor dinas yang memang harus memasang foto gubernur ya silakan. Tapi kalau di halte maupun jalan sambil tersenyum itu sama saja dengan kampanye saya kira ya,” ucapnya.

Baca juga: Beri Selamat ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Anies : Kami Siap Mendukung

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan urgensi stiker wajah Heru Budi di Halte Transjakarta.

"Saya tidak tahu apa motivasi atau dasar Pj Gubernur. Ajakannya baik, normatif. Tapi apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak masih harus didalami," kata Gilbert saat dihubungi, Jumat (12/1/2024).

Menurut Gilbert, stiker berwajah Heru Budi itu bisa menimbulkan bias di publik sekarang ini.

Terlebih, ada isu berhembus bahwa Heru Budi akan dimajukan oleh salah satu parpol untuk Pilkada DKI Jakarta yang digelar November 2024.

"Tentu segalanya jadi tidak tepat saat sekarang."

"Penggiringan opini menjadi muncul karena Pj Gubernur menurut salah satu parpol mau diajukan sebagai calon di DKI," kata Gilbert.

(TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir)