Gagal Jadi Senator, Gus Udin Daftarkan Diri Jadi Calon Bupati Bogor 2024 Lewat PKB

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Wakil Ketua PCNU Kabupaten Bogor, Aep Saepudin Muhtar mendaftarkan diri menjadi kandidat calon Bupati Bogor yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pria yang karib disapa Gus Udin itu telah mengembalikan formulir pendaftarannya ke Sekretariat DPC PKB di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Gus Udin mengaku memilih PKB sebagai perahunya pada kontestasi pemilihan bupati (Pilbup) Bogor 2024 ini dikarenakan memiliki kedekatan emosional di baliknya.

Selain itu, menurutnya antara NU dan PKB memiliki kesamaan ideologi yang semakin membulatkan tekadnya untuk berlayar bersama PKB pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang.

"Saya kira ini yang memang kenapa saya juga pertama kali mendaftar di PKB, tidak di partai yang lain," ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/5/2024).

Di samping itu, yang membuatnya percaya diri mencalonkan diri sebagai bakal Calon Bupati Bogor adalah pencapaiannya di kontestasi DPD RI kemarin.

Meskipun gagal menjadi senator mewakili masyarakat Jawa Barat, Gus Udin mampu meraup suara sebanyak 650.000 pemilih yang menjadi modalnya saat ini.

"Secara elektoral tentunya sudah ada alat terukur yang memang menjadi tolak ukur di dalam setiap kontestasi elektoral. Makanya saya kira itu sebagai bekal kenapa saya juga ikut berkontestasi di pilkada 2024 ini," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPC PKB Kabupaten Bogor, Edwin Sumarga menyambut baik keseriusan Gus Udin untuk menjadi calon pemimpin di Bumi Tegar Beriman.

Ia mengatakan, dengan latar belakang ke-NU-an yang dimiliki oleh Gus Udin akan menjadi nilai tambah dalam penyeleksian kandidat yang akan diusung.

Pasalnya, kata dia, Gus Udin bukanlah menjadi yang pertama mendaftarkan diri sehingga setiap sosok yang akan dipilih nantinya harus melalui tahapan penyeleksian.

"Itu saya yakin menjadi juga konsideran, pertimbangan DPP ketika mengeluarkan SK-nya, karena yang menetapkan itu DPP, kami hanya menjembatani," kata Edwin Sumarga.