Pilwalkot Bogor 2024
Jenal Mutaqin Jadi Calon Wali Kota Bogor, KBM Diminta Tak Paksa Gerindra Demi Pertahankan Golkar
Jenal Mutaqin Jadi Calon Wali Kota Bogor, KBM Diminta Kubur Harapan Koalisi dengan Partai Gerindra
Penulis: Sanjaya Ardhi | Editor: Ardhi Sanjaya
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Koalisi Bogor Maju (KBM) disarankan tak lagi berharap bisa menggandeng Partai Gerindra dalam Pilkada Kota Bogor 2024.
Pasalnya Partai Gerindra masih berkukuh menginginkan kadernya diusung menjadi calon Wali Kota Bogor atau calon Wakil Wali Kota Bogor 2024.
Partai Gerindra kini sudah memberi mandat dalam bentuk surat tugas pada Jenal Mutaqin untuk menjadi calon Wali Kota Bogor 2024.
“Dari awal Gerindra, jelas bahwa ada kader yang harus maju,” kata Jenal Mutaqin saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com.
Jenal Mutaqin menekankan Partai Gerindra memegang teguh surat tugas calon Wali Kota Bogor atau calon Wakil Wali Kota Bogor yang diberikan padanya.
“Ditambah lagi legitimasi yang sudah turun kemaren dengan surat tugas. Kita akan memegang teguh mandat dari DPP untuk bisa memajukan dan menangkan kader dalam kontestasi Pilkada Kota Bogor,” kata Jenal Mutaqin.
Sampai dengan saat ini Partai Gerindra sudah menjalin koalisi dengan PKB.
Partai NasDem pun mengirim sinyal bergabung dengan Partai Gerindra di Pilkada Bogor 2024.
Sedangkan KBM tetap membuka pintu bagi Partai Gerindra untuk bergabung dalam koalisi.
Dilematisnya, KBM sudah memiliki figur calon Wali Kota Bogor yang akan diusung yakni Dedie Mulyadi.
Pun dengan wakilnya yang digadang dari Partai Golkar, Rusli Prihatevy.
“Kita lihat nanti hasil diskusi kami dengan tim,” kata Jenal Mutaqin.
Melihat dua keinginan berbeda ini, pengamat politik dari Universitas Djuanda Bogor Gotfridus Goris Seran menyarankan agar Koalisi Bogor Maju mengubur harapannya untuk bisa bermitra dengan Partai Gerindra.
“Dengan keluarnya surat tugas untuk JM, saya kira KBM tidak perlu lagi menaruh harapan agar Gerindra bergabung dalam koalisi. Karena di satu sisi penugasan JM sudah jelas posisinya sebagai kandidat dalam pilwalkot, sementara di sisi lain KBM sudah menominasikan Dedie-Rusli,” kata Seran.
Menurut Seran, jika KBM tetap memaksakan Partai Gerindra akan mengancam soliditas mitra koalisi yang sudah terjalin.
Diketahui KBM terdiri dari Partai Golkar 7 kursi, PAN 5 kursi, Demokrat 3 kursi dan PSI 1 kursi.
Artinya tanpa Gerindra pun KBM sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan calon Wali Kota Bogor 10 kursi parlemen.
“Sehingga jika tetap mengajak Gerindra bergabung, tentu akan berdampak terhadap soliditas KBM dalam mengusung paslonnya,” kata Gotfridus Goris Seran.
Partai yang paling berdampak adalah Golkar.
Golkar yang memiliki kursi terbanyak dibanding mitra koalisi lainnya terancam tak bisa mengusung Rusli Prohatevy karena kehadiran Partai Gerindra.
“masuknya Gerindra dapat membuat Golkar hengkang dari KBM. Golkar yang punyai 7 kursi melebihi Gerindra 6 kursi kurang dianggap Dedie,” kara Seran.
Menurut Seran, Golkar telah mengambil ancang-ancang bilamana KBM tetap memaksa menerima Gerindra dalam koalisi di Pilkada 2024.
Hal itu tergambar dari konsolidasi politik Golkar dan PDIP beberapa waktu lalu.
“Karena itu, bertandangnya PDIP ke Golkar, memberi sinyal sekaligus pressure politik bahwa jika hengkang, koalisi alternatif berpotensi dibangun,” kata Gotfridus Goris Seran.
Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :
Jenal Mutaqin
KBM
Koalisi Bogor Maju
calon Wali Kota Bogor
calon Wakil Wali Kota Bogor
Pilkada
Gotfridus Goris Seran
Partai Gerindra
Partai Golkar
Rusli Prihatevy
| Jadi Pemenang Pilkada Kota Bogor, Dedie Rachim Patahkan Mitos F2 Tidak Bisa Jadi Wali Kota |
|
|---|
| Akhirnya KPU Tetapkan Jadwal Penetapan Wali Kota Bogor Terpilih, Catat Tanggalnya |
|
|---|
| Bawaslu Pastikan Tidak Ada Sengketa Pilwalkot Bogor 2024, KPU Diminta Tetapkan Paslon Terpilih |
|
|---|
| Hasil Pilkada Kota Bogor 2024, Pasangan Dedie -Jenal Sapu Bersih Di 6 Kecamatan |
|
|---|
| Hasil Pilkada Bogor 2024, Dedie Rachim Menang Telak, Eks Sespri Iriana Paling Buncit |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.