Biskita Berhenti Operasi Layani Warga Selama 1 Bulan, DPRD Kota Bogor Salahkan Pemkot

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyebut polemik Biskita Transpakuan adalah murni keteledoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Menurutnya, Pemkot Bogor tak membuat kajian komprehensif tentang keberlangsungan Biskita, pasca subsidi tak diterapkan kembali.

"Kenapa tidak menyiapkan sejak awal, kalau sudah dipersiapkan. Saya yakin tidak akan menimbulkan polemik seperti saat ini,” kata pria yang sering disapa ASB dalam keterangannya kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (9/1/2025).

Selain itu, kata dia, terdapat satu hal yang masih menjadi pertanyaan, yakni soal posisi Perumda Transportasi Pakuan (PTP).

"Apakah masih satu konsorsium dengan Kodjari dalam e-katalog. Kalau iya, apa keuntungan yang didapat oleh PTP, pasca lelang Biskita rampung di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)," ujarnya.

Menurut dia, dalam Perda Transportasi Nomor 8 tahun 2023 terdapat mandat di pelaksanaan sistem transportasi yang ada di Kota Bogor. 

"Sehingga, menurut kami dari DPRD, terjadi kegagalan oleh Dishub dan PTP dalam pelaksanaan transportasi. Sehingga kami meminta Dishub agar segera menyiapkan rencana induk transportasi kota bogor dan menyerahkan ke komisi 2 dan komisi 3," ujarnya.

Gus M menyangsikan bila permasalahan Biskita di BPTJ dapat selesai dalam 30 hari lantaran masih menunggu Perpres.

"Kalau misalkan dalam 30 hari tidak selesai, langkah apa yang akan diambil oleh dishub? Apakah hanya berserah diri. Harus ada langkah konkret," tegasnya.

Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD siap mendukung keberlanjutan Biskita di 'Kota Hujan'.

DPRD meminta untuk mempersiapkan diri untuk dapat mengelola Biskita secara mandiri pada 2026 mendatang.

"Dewan akan mendukung skema, prosedur, dan kajian. Sehingga 2026 bisa dioperasikan menggunakan APBD secara bertahap. Sebab, kan di 2025 ini program BTS tetap dilanjut oleh pusat," kata Marse.

Lantaran program BTS kembali dilanjutkan oleh pemerintah pusat, otomatis Dishub tidak menggunakan anggaran sebesar Rp10 miliar yang telah dianggarkan DPRD.

Selain itu, regulasi untuk penggunaan anggaran Rp10 miliar tersebut belum selesai.