Bogor Istimewa
Kabupaten Bogor Istimewa Dan Gemilang

Polemik Biskita Transpakuan

Hitung-Hitungan Tarif Biskita Bogor Tanpa Subsidi Pusat, Lebih Murah Naik Angkot

Ia pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera mengkaji ulang tarif non-subsidi pasca keputusan Kementerian Perhubungan untuk menunda atau memut

Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Ardhi Sanjaya
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Ongkos Biskita Bogor Jika Tanpa Subsidi Pusat 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - PT Kodjari Tata Angkutan sebagai operator Biskita Transpakuan mulai menghitung tarif non subsidi Biskita.

Komisaris PT Kodjari Tata Angkutan Dewi Jani mengatakan, tarif Biskita jika tanpa subsidi diperkirakan berada di angka Rp 14.000 per perjalanan.

Ia pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera mengkaji ulang tarif non-subsidi pasca keputusan Kementerian Perhubungan untuk menunda atau memutus subsidi. 

Langkah ini dianggap mendesak untuk memastikan keberlanjutan pelayanan transportasi bagi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa.

“Kami berharap Pemkot Bogor segera melakukan pengkajian ulang terhadap surat keputusan ini, mengingat pentingnya transportasi yang terjangkau untuk masyarakat,” kata Dewi.

Sementara itu, Wali Kota Bogor terpilih, Dedie Rachim mengatakan, subsidi adalah bentuk nyata pengembalian dana rakyat untuk rakyat. 

Ia mengungkapkan, tanpa subsidi, tarif Biskita diperkirakan sekitar Rp 12.000 - Rp 14.000.

Tarif ini pun berpotensi memberatkan masyarakat pengguna aktif Biskita Transpakuan.

“Subsidi ini nyata dan langsung dirasakan. Setiap bulan, ada sekitar 300 ribu hingga 400 ribu warga yang menggunakan BIS KITA, dan ini adalah bentuk dukungan ekonomi bagi masyarakat,” kata Dedie dijumpai di Balai Kota, kemarin, Rabu (15/1/2025).

Ia menegaskan, akan terus memperjuangkan untuk pemerintah pusat memberikan subsidinya kepada Pemkot Bogor.

Sehingga, jika disubsidi, semua layanan di empat koridor tetap bisa dilaksanakan.

“Kasihan jika masyarakat harus membayar di atas Rp 10.000 per perjalanan tanpa subsidi. Ini bukan hanya terjadi di Bogor, tetapi juga di daerah lain. Jika subsidi harus diambil alih oleh pemerintah daerah, seharusnya ada waktu transisi yang lebih longgar,” ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved