Dedi Mulyadi Heran Bantuan Pemprov Jabar untuk BKPRMI Lebih Besar dari NU, Muhammadiyah Tak Kebagian

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merasa heran dengan proporsi pembagian hibah bantuan untuk organisasi di Jabar.

Demul menganggap jumlah bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada organisasi, terutama keagamaan terlalu timpang.

Hal itu terbuka saat Dedi melakukan rapat jelang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Ia ingin mengetahui jumlah bantuan-bantuan yang diberikan Pemprov Jawa Barat untuk sekolah dan organisasi, baik dalam bidang kepemudaan maupun keagamaan.

"Selain bantuan hibah ke sekolah umum, sekolah kejuruan, sekolah swasta, kita ngasih hibah ke organisasi. Sekarang tahun 2025 sebelum saya menjabat ada berapa ratus organisasi yang mendapat dana hibah ?" tanya Dedi seperti dilihat TribunnewsBogor.com dari Channel Youtubenya pada Selasa (28/1/2025).

Dijelaskan ada 427 lembaga yang mengajukan permohonan bantuan.

Totalnya keseluruhan pengajuan bantuan sebesar Rp 345 miliar.

"Rata-rata Rp 750 juta yah kalau dirata-ratain, pasti kan ada yang Rp 2 miliar, Rp 3 miliar ada yang 200," katanya.

Tahapannya yakni organisasi tersebut harus terverifikasi baru akan diusulkan untuk mendapat hibah bantuan.

Dan hasilnya hanya 134 organisasi yang terverifikasi.

Dengan begitu dari total Rp 345 miliar pengajuan, hanya Rp 194 miliar yang terverifikasi dan Rp 151 miliar tak lolos verifikasi.

"Berarti bisa jadi digunakan untuk kepentingan lain," kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi lantas meminta secara rinci organisasi mana saja yang mendapat bantuan rutin atau secara terus-menerus.

Berikut daftarnya :

• Nahdlatul Ulama Rp 1,7 miliar
• MUI Rp 700 juta
• Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Rp 9 miliar 
• PERSIS Rp 560 juta
• Kemenag Rp 120 miliar
• Badan Komunikasi Pemberdayaan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Rp 3,1 miliar

Pertama, Demul meminta agar Muhammadiyah juga turut diberi bantuan hibah.

Baca juga: Mengulik Sejarah Bakal Kantor Gubernur Dedi Mulyadi, 100 Tahun Lebih Tua dari Balai Kota Bogor

"Muhammadiyah belum masuk. Nanti kalau belum masuk masa PERSIS dapat, NU dapat, Muhammadiyah tidak dapat," katanya.

Sedangkan Kemenag digunakan untuk memberi subsidi pada sekolah yang di bawah naungannya.

"Sekolah yang di bawah naungan Kemenag mendapat proporsi bantuan dari Pemprov walaupun itu instansi vertical," katanya.

Sekolah tersebut meliputi 235 ribu siswa di seluruh Jawa Barat dengan rata-rata mendapat bantuan Rp 600 ribu pers siswa.

"Jadi siswa sudah mendapat subsidi dari Pemprov Rp 600 ribu, di luar BOS. Berarti jangan ditahan dong ijazahnya," kata Dedi Mulyadi.

Dedi juga merasa heran dengan jumlah bantuan yang didapat BKPRMI.

Baca juga: Curhat ke Dedi Mulyadi Imbas Tambang Ilegal Ditutup, Sopir Truk Semringah Dapat Balasan Tak Disangka

"BKPRMI bantuannya lebih tinggi dari PERSIS, rasional tidak ? PERSIS kan lembaga gede nih, organisasi yang diakui kelembagaannya. BKPRMI bukan ormas kayak NU, Muhammadiyah, PERSIS, ormas Islam yah, artinya ya kelembagaan, masa yang BKPRMI mendapat bantuan lebih tinggi dari PERSIS bahkan Muhammadiyah Nol, lebih tinggi dari NU," kata Dedi.

Ia menilai bahwa hal tersebut tidak rasional.

"Saya tidak ngomentari, dari sisi rasionalitasi ini tidak rasional. Dibuatkan proprosi, ormas keagamaan jumlah pemeluknya banyak berarti bantuannya lebih tinggi. Kalau mau pakai bobot yah hitung aja per anggota," kata Dedi Mulyadi.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t