Dedi Mulyadi Kumpulkan Pejabat Pemkab Bogor di Sentul, Cari Solusi Jalur Tambang Parungpanjang

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BABAKANMADANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi di Hotel Alana Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor.

Agenda tersebut membahas solusi dari permasalahan jalur tambang di wilayah Parungpanjang untuk minimalisir dampak kasus kecelakaan dan membahas jalur Puncak II.

Rapat kordinasi itu dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat terpilih Dedy Mulyadi dan dihadiri oleh Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhendi Jaro Ade.

Selain itu turut hadir pula dalam kegiatan ini yaitu Sekretaris Daerah Jawa Barat, Kapolres Bogor dan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. 

Dedy Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terkait kebijakan yang memberikan izin tambang tanpa memperhatikan aspek infrastruktur yang memadai. 

Ia menyatakan bahwa hal tersebut telah menimbulkan banyak masalah, seperti kematian dan kecelakaan yang berulang. 

"Kita harus serius dan optimis dalam menyelesaikan masalah ini, terutama fokus terhadap pengaturan jam operasionalnya, hari ini putusin agar anak sekolah dan yang berangkat kerja tidak berbenturan dengan mobil tambang," ujarnya, Rabu (12/2/2025).

Dedy Mulyadi pun menegaskan bahwa Jawa Barat kini memiliki fiskal yang cukup untuk segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan masalah tersebut.

"Jangan sampai masalah seperti di Parungpanjang yang malah menambah korban. Kita harus ambil tindakan cepat dan terukur untuk kepentingan rakyat," katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto menekankan pentingnya komitmen bersama antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat untuk mengatasi masalah kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi di jalur Parungpanjang. 

Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah mendukung perbaikan jalan provinsi sepanjang 28,3 km, tetapi juga berharap adanya solusi baru, seperti pembangunan jalur alternatif seperti jalan tol atau jalan tambang biasa yang tidak berbayar, untuk mengurangi beban sosial ekonomi yang ditanggung masyarakat di sepanjang jalur tersebut.

"Apabila jalur provinsi yang ada dipaksakan untuk tetap digunakan, kami khawatir akan terjadi bencana besar baik dari segi kecelakaan maupun dampak sosial ekonomi. Oleh karena itu, kami sangat berharap ada solusi jangka panjang yang dapat diterapkan bersama," katanya.