Dedi Mulyadi Butuh 18.000 Calon Pekerja untuk Pabrik Mobil Listrik di Jabar, Ini Kualifikasinya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus menyiapkan hampir 18.000 tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif listik yang akan segera beroperasi di Subang.

Hal itu berdasarkan hasil pertemuan dengan pengelola kawasan industri di Subang, Kamis (20/3/2025).

Ini jadi angin segar bagi warga Jawa Barat yang sedang mencari pekerjaan terutama di bidang teknik dan elektronik.

Dalam pertemuan itu, Dedi Mulyadi mengungkap bahwa mobil listrik BYD membutuhkan hampir 18.000 tenaga kerja.

Belasan ribu tenaga kerja itu termasuk tenaga terampil di bidang teknik dan elektroni.

"Pabrik BYD, pabrik mobil listrik, butuh hampir 18.000 tenaga kerja. Kualifikasi pekerja engineer dan elektronik, untuk tahun ini, kami siapkan," kata Dedi Mulyadi dikutip dari TikTok @dedimulyadiofficial, (20/3/2025).

Pemerintah Jawa Barat, kata dia, berkomitmen menyiapkan calon tenaga kerja, baik yang sudah memiliki keterampilan maupun yang masih perlu pelatihan lebih lanjut.

Untuk itu, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan guna memastikan kesiapan sumber daya manusia di Subang dan sekitarnya.

"Pada tahun ini Pemerintan Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan hampir 18 ribu untuk calon tenaga kerja di BYD, baik tenaga kerja terampilnya, maupun biasanya," ungkap Dedi Mulyadi.

Dedi juga menginstruksikan Bupati Subang untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan disiplin yang tinggi.

Menurutnya, tenaga kerja di Subang memiliki karakter yang kuat dan siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain.

"Pak Bupati siapin latihan, didik gaya militer, jangan kolokan. Tenaga kerja Subang itu tenaga kerja pemberani. Jangankan kerja di Subang, kerja di Jepang aja bagus, kerja di Saudi aja bagus. Masa kerja di sini gak bagus," tuturnya.

Selain menyiapkan tenaga kerja, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur pendukung. 

Dedi mengungkapkan bahwa dalam rapat yang berlangsung selama 20 menit di Subang, berbagai persoalan seperti kelistrikan, jaringan jalan, serta akses tol telah dibahas. 

Ia menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyelesaikan kebutuhan aksesibilitas pabrik.