Beda Pandangan Inspektorat dengan Bupati Bogor, Prediksi Rudy Susmanto Soal 4 Kades Pungli Meleset

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret empat nama kades di Kabupaten Bogor, terus bergulir.

Keempat kepala desa itu diduga melakukan pungli dengan cara meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha jelang lebaran 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah menyebut ada empat kades di Bogor yang berasal dari beberapa kecamatan, terduga minta THR.

“Tapi dari informasi yang saya dapat sih ada memang 4 desa di 4 Kecamatan, saya sebut empat kecamatannya aja ya. Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Gunungputri dan Kecamatan Sukaraja,” kata Renaldi Yushab Fiansyah kepada wartawan di Cibinong.

Kini empat kades yang diduga melakukan praktik pungli sedikit bernafas lega. Sebab nasibnya tak jadi ditentukan hari ini.

Padahal Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan tim saber pungli telah rampung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, terhadap kepala desa yang meminta THR ke pengusaha-pengusaha.

"Hasilnya sudah ada dari beberapa hari yang lalu," kata Rudy, Minggu (13/4/2025).

Adapun hasil dari pemeriksaan terhadap empat kades itu akan diumumkan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor, Senin 14 April 2025.

“Insha Allah nanti hari senin nanti inspektorat akan memberikan rilisnya," kata Rudy, kemarin.

Pernyataan inspektorat

Sementara itu, inspektorat Kabupaten Bogor menyampaikan hal berbeda terkait nasib 4 kades yang diduga terlibat pungli.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Sigit Wibowo menjelaskan, Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan bagian dari sapu bersih pungutan liar atau Saber Pungli. 
Sehingga, hasilnya tidak terpisah dari instansi lainnya yang juga anggota Saber Pungli.

“Jadi kami bagian saber pungli jangan dipisahin. (Hasilnya?) Masih di pak ketua saber, di pak Wakapolres, kami sekarang masih rapat di sana untuk menyelesaikan itu,” kata Sigit.

Sebab, kata dia, Saber pungli masih belum menentukan apakah para kades itu melanggar secara administratif ataupun secara hukum.

“Karena ada kesimpulan kemarin dari pak ketua saber, itu ada yang mau ditindak lanjuti secara administrasi ada juga yang kalau misalnya masuk ke delik pidana itu akan ditindaklanjuti oleh Polres, kan harus dipisah dulu,” jelas dia.