Alasan Dedi Mulyadi Tak Berani Bubarkan GRIB Usai Heboh Bakar Mobil Polisi, Padahal Dulu Kritik KDM

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tak mau sembarang membubarkan organisasi masyarakat (ormas) karena masalah premanisme

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Naufal Fauzy
Kolase @dedimulyadi71, Damkar Depok
DEDI MULYADI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tak bisa sembarang membubarkan organisasi masyarakat (ormas) karena masalah premanisme. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tak bisa sembarang membubarkan organisasi masyarakat (ormas) karena masalah premanisme.

Hal ini Dedi ungkapkan ketika dia ditanya soal beberapa anggota dari sebuah ormas yang melakukan premanisme hingga membakar mobil polisi di Depok.

Ormas tersebut diketahui bernama GRIB Jaya, ormas yang sebelumnya juga secara terang-terangan mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi soal premanisme.

Menurut pria yang kerap disapa KDM ini, ketika berbicara premanisme, maka tidak serta merta itu mencakup kelembagaan.

"Pertama kita ini kan berbicara persoalan premanisme, kita bicara premanismenya, bukan kelembagaannya," kata Dedi Mulyadi dikutip dari unggahan media sosialnya, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: Rumahnya Digusur, Gadis Cikarang Kritik Pedas Gubernur Dedi Mulyadi, Ngaku Tinggal di Tanah Negara

Tindakan premanisme itu lah, kata Dedi, yang harus dilawan.

Ketika berbicara tentang ormas, kata dia, premanisme ini lebih bersifat perorangan.

Maka dari itu, dia tidak bisa sembarang memberikan tindakan sanksi ke lembaga ormas yang dimaksud.

"Pertama kan tindakan itu sifatnya perorangan, bukan kelembagaan, karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan," kata Dedi.

Dedi pun memberikan contoh, seperti misal pegawai dinas yang melanggar hukum.

Baca juga: Isi Ancaman Teror Pembunuhan yang Ditujukan ke Dedi Mulyadi, Polda Jabar Siap Bantu Selidiki

Namun tidak berarti dinas itu harus dibubarkan.

"Tidak berarti dinasnya dibubarkan, kita bicara itu dulu, kecuali dinas itu sudah menyatakan diri, kan itu berbeda," kata Dedi.

"Selama tindakan itu tindakannya perorangan, bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan, bukan kelembagaan," sambung Dedi.

Sementara tindakan yang bisa dilakuan Pemprov Jabar untuk ormas-ormas adalah diajak berbicara.

Seperti membicarakan tujuan ormas berdiri dan tidak lupa dengan tujuan itu.

Baca juga: Bakal Jadi Kantor Gubernur Jabar, Gedung Bakorwil Bogor Bersolek, Intip Ruangan Megah Dedi Mulyadi

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved