Beda dengan Komnas HAM, Menteri HAM Sebut Program Dedi Mulyadi Soal Anak Nakal Tak Langgar HAM

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak bermasalah ke barak militer tidak melanggar HAM.

Natalius menjelaskan bahwa di generasi zaman dulu ada yang disebut korporal punishment.

Itu merupakan hukuman terhadap anak bersifat fisik agar anak menurut atau disiplin.

Misalnya seperti anak yang bersalah dicubit, dijewer, dipukul tangan, dipukul kaki dan sebagainya.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan korporal punishment," kata Natalius Pigai dikutip dari Kompas TV, Selasa (6/5/2025).

Menurut Natalius, dalam program Dedi Mulyadi di Jawa Barat itu anak mau didik secara mental, karakter, disiplin dan tanggung jawab.

"Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab maka tidak melanggar HAM," katanya.

"Maka kami mendukung pemerintah Jawa Barat. Itu sikap kami," sambung Natalius Pigai.

Natalius juga mengatakan bahwa jika dalam uji coba program Dedi Mulyadi ini hasilnya terbukti bagus, alangkah baiknya ini diterapkan secara luas.

Jika hasilnya bagus, Natalius meminta kepada Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia.

"Kalau bagus. Tetapi kita semua mendorong supaya mereka sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM," katanya.

Bukan tanpa alasan, Natalius mengatakan bahwa ucapannya ini bukan tanpa alasan.

Karena Indonesia harus menghadapi target 2035 go Internasional dan dibutuhkan SDM-SDM yang baik.

Pernyataan Menteri HAM ini berseberangan dengan Komnas HAM.

Karena pihak Komnas HAM justru mengkritisi program Dedi Mulyadi anak bermasalah masuk barak TNI ini.