Fraksi PDIP Sebut Dedi Mulyadi Seperti Mau Bikin Kerajaan: Kalau Bikin Kebijakan DPRD Tak Diajak

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Anggota DPRD Jabar fraksi PDIP, Doni Maradona mengatakan bahwa Gubernur Jabar Dedi Mulyadi seperti akan memberlakukan sistem kerajaan di Jawa Barat.

Dalam sistem ini, maka DPRD tidak akan diperlukan lagi.

Hal ini lah yang menyulut fraksi PDIP memilih walk out saat rapat paripurna di Bandung pada Jumat kemarin dan menuntut penjelasan dari Dedi Mulyadi.

Doni menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.

Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada. 

Baca juga: Sentil Nagita Slavina, Dedi Mulyadi Beri Ancaman Jenaka, KDM Kasih Tugas Khusus Untuk Rafathar

Dari pernyataan tersebut, Doni berpikir Dedi Mulyadi seakan-akan tidak lagi membutuhkan DPRD.

"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya dikutip dari Tribun Jabar, Minggu (18/5/2025).

Dia pun menyoroti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi.

Doni menilai kebijakan-kebijakan itu merupakan kebijakan kontroversial dan tidak melibatkan DPRD.

"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," ucap Doni.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Maaf, Akui Telah Mengecewakan DPRD: Banyak yang Marah ke Saya Setiap Hari

Dedi Mulyadi Minta Maaf

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maafnya kepada DPRD Jawa Barat.

Permintaan maaf ini Kang Dedi Mulyadi (KDM) sampaikan dalam sebuah acara MoU dengan Polda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Permintaan maaf itu disampaikan KDM ketika berpidato di hadapan para tamu.

Hal itu juga disampaikan Dedi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.