Fraksi PDIP Sebut Dedi Mulyadi Seperti Mau Bikin Kerajaan: Kalau Bikin Kebijakan DPRD Tak Diajak
Anggota DPRD Jabar fraksi PDIP, Doni Maradona mengatakan bahwa Gubernur Jabar Dedi Mulyadi seperti akan memberlakukan sistem kerajaan di Jawa Barat
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Anggota DPRD Jabar fraksi PDIP, Doni Maradona mengatakan bahwa Gubernur Jabar Dedi Mulyadi seperti akan memberlakukan sistem kerajaan di Jawa Barat.
Dalam sistem ini, maka DPRD tidak akan diperlukan lagi.
Hal ini lah yang menyulut fraksi PDIP memilih walk out saat rapat paripurna di Bandung pada Jumat kemarin dan menuntut penjelasan dari Dedi Mulyadi.
Doni menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.
Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada.
Baca juga: Sentil Nagita Slavina, Dedi Mulyadi Beri Ancaman Jenaka, KDM Kasih Tugas Khusus Untuk Rafathar
Dari pernyataan tersebut, Doni berpikir Dedi Mulyadi seakan-akan tidak lagi membutuhkan DPRD.
"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya dikutip dari Tribun Jabar, Minggu (18/5/2025).
Dia pun menyoroti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi.
Doni menilai kebijakan-kebijakan itu merupakan kebijakan kontroversial dan tidak melibatkan DPRD.
"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," ucap Doni.
Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Maaf, Akui Telah Mengecewakan DPRD: Banyak yang Marah ke Saya Setiap Hari
Dedi Mulyadi Minta Maaf
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maafnya kepada DPRD Jawa Barat.
Permintaan maaf ini Kang Dedi Mulyadi (KDM) sampaikan dalam sebuah acara MoU dengan Polda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Permintaan maaf itu disampaikan KDM ketika berpidato di hadapan para tamu.
Hal itu juga disampaikan Dedi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.
Kebetulan Buky Wibawa turut hadir dalam acara tersebut.
Baca juga: Jejak Karir Ono Surono Politisi yang Viral Tak Akur dengan Dedi Mulyadi, Ternyata Anak Petinggi PDIP
Permintaan maaf KDM sampaikan ketika dalam sambutannya menyebut nama-nama tamu yang hadir.
Ketika menyebut nama Ketua DPRD Jabar, KDM menyampaikan permintaan maaf.
"Mohon maaf pak saya banyak mengecewakan temen-temen bapak di DPRD," ucap KDM sambil menoleh ke arah Buky Wibawa dikutip dari unggahan Dedi Mulyadi, Minggu (18/5/2025).
Dedi pun mengaku menyadari bahwa banyak yang merasa marah kepadanya.
"Sehingga banyak yang marah ke saya setiap hari," kata Dedi Mulyadi.
Meski begitu, KDM mengaku senang jika ada orang yang memarahinya.
Karena dia tahu orang yang memarahinya bakal terkenal.
"Dan saya seneng kalau dimarahin pak, karena saya tahu yang marahin saya juga makin terkenal pak," ucap Dedi tertawa.
Baca juga: Serangan Balik Dedi Mulyadi ke DPRD Jabar, Selamatkan Warga yang Kesusahan di Kampung Ono Surono
Diketahui, aksi walk out fraksi PDIP saat rapat paripurna DPRD Jabar terjadi pada Jumat (16/5/2025) kemarin.
"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi," ujar Doni dikutip dari Tribun Jabar.
"Saya berharap di rapat paripurna ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia tidak bisa berjalan sendiri," sambung Doni.
Pernyataan Doni, kemudian disambut interupsi oleh anggota DPRD fraksi PDIP lainnya, Memo Hermawan.
"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau walk out termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraski PDI Perjuangan," ujar Memo.
Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang.
Sementara sidang paripurna terus berjalan meski tanpa anggota DPRD dari fraksi PDIP.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Ingin Jalankan Sistem Kerajaan di Jawa Barat? Begini Kata Anggota DPRD dari PDIP
DPRD Kota Bogor Sahkan Perubahan APBD 2025, Pembangunan Batutulis Jadi Program Baru |
![]() |
---|
APBD Perubahan 2025 Disahkan, 2 Koridor Biskita Transpakuan Segera Mengaspal |
![]() |
---|
Apa Itu KJA? Polemik yang Bikin Susi Pudjiastuti Ngamuk hingga Colek Prabowo, Dedi Mulyadi Bereaksi |
![]() |
---|
Khawatir Ada Ormas Rusuh di Kota Bogor, Aliansi Ummat Islam Aswaja Kasih Surat Petisi ke DPRD |
![]() |
---|
Perbaikan Jalan di Simpang Batutulis Disidak Langsung DPRD Kota Bogor, Pastikan Rampung Cepat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.