Penyebab Sebagian Warga Bekasi yang Kena Pembongkaran Tak Dapat Kompensasi, Ini Kata Dedi Mulyadi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pembongkaran bangunan liar di Bekasi mendapat reaksi protes dari warga yang terkena dampaknya.

Mereka kecewa karena pembongkaran itu tidak disertai dengan kompensasi.

Mereka mengaku tidak mendapat kompensasi sedikit pun bahkan termasuk untuk ongkos pindahan.

Ada keluhan warga ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memberikan respons.

Dedi menjelaskan bahwa ada perbedaan terkait pihak mana yang melakukan pembongkaran tersebut.

Dia menyebut bahwa pembongkaran itu bukan dilakukan oleh Pemprov Jabar, melainkan Pemda Bekasi.

Dedi Mulyadi pun menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pembongkaran bangunan liar di wilayah Kabupaten Bekasi.

Sebagian pembongkaran ada yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sementara lainnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Mantan Bupati Purwakarta itu juga mengatakan, bagi warga yang rumahnya dibongkar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mendapatkan kompensasi.

Sementara, warga yang rumahnya dibongkar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak mendapatkan kompensasi.

"Setiap bangunan liar yang dibongkar oleh Pemprov Jawa Barat, pemiliknya mendapat kompensasi. Bantuan itu berupa uang untuk membuka usaha baru atau menyewa kontrakan di tempat lain," jelas Dedi Mulyadi, dikutip Tribunjabar.id, Kamis (10/7/2025).

Dedi Mulyadi menjelaskan, uang kompensasi itu berasal dari dana tanggung jawab sosial (CSR) mitra kerja Pemprov Jabar, dan bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Namun berbeda halnya dengan bangunan yang dibongkar oleh Pemkab Bekasi. 

"Yang dibongkar oleh Pak Bupati atau yang oleh masyarakat dijuluki ‘Raja Bongkar’ memang tidak mendapat bantuan, karena tidak ada alokasi anggaran atau mitra CSR yang mendukung," kata Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi Mulyadi, warga yang mengeluhkan hal tersebut kebanyakan adalah mereka yang terdampak pembongkaran oleh Pemkab Bekasi.