Penyebab Sebagian Warga Bekasi yang Kena Pembongkaran Tak Dapat Kompensasi, Ini Kata Dedi Mulyadi

Kendati demikian, Dedi Mulyadi tetap mendukung langkah Bupati Bekasi untuk menata lahan dan mengatasi masalah banjir.

"Penataan bantaran sungai perlu dilakukan agar saluran air bisa diperlebar dan diperdalam," ucap Dedi Mulyadi.

"Sekarang banjir di Bekasi sudah tidak separah dulu, walaupun masih ada titik-titik genangan, tambahnya.

Sebagai bentuk empati, Dedi menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang terdampak dan berjanji akan berdialog langsung dengan Bupati Bekasi.

"Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas berbagai langkah yang dilakukan. Kami akan bicara dengan Pak Bupati untuk mencari solusi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal di bantaran sungai," ujarnya. 

Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga sungai dan rawa agar tidak lagi menyempit atau dangkal yang bisa memicu bencana bagi semua pihak.

Sebelumnya, sebanyak 420 bangunan liar di sempadan jalan dan bantaran sungai Kampung Pulo Timaha, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dibongkar pada Rabu (9/7/2025).

Pembongkaran tersebut memicu aksi protes dari warga terdampak, salah satunya adalah pemilik bengkel dua lantai bernama Rade Hutagalung.

Rade merasa kecewa terhadap Dedi Mulyadi karena warga tidak mendapatkan kompensasi atas pembongkaran lahan tersebut, meski hanya untuk biaya pemindahan barang.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Alasan Warga Bekasi Tak Dapat Kompensasi setelah Rumah Dibongkar, Dedi Mulyadi Beri Penjelasan