Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Demo Mahasiswa di Gowa Raya Makassar terpaksa dibubarkan pihak kepolisian, Kamis (13/9/2018).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon memberikan tanggapan melalui Twitter miliknya, @fadlizon, Sabtu (15/9/2018).
Mulanya, netizen mengunggah video pembubaran demo yang dilakukan polisi pada pengunjuk rasa.
Fadli berkomentar, jika yang dilakukan pada mahasiswa itu perbuatan yang kasar.
"Kenapa bgt kasar sekali pd mahasiswa yg nuntut perbaikan ekonomi, sementara bgt pasif pd OPM separatis, TKA ilegal dst. Siapakah engkau?," kicau Fadli Zon.
Aktivis Ratna Sarumpaet juga senada mengomentari demo itu.
"Tolong Bantu tunjukkan pada Kapolri dan Presiden @jokowi video Ini dan jelaskan bahwa cara yg mereka pakai dalam menangani demo mahasiswa sudah sampai ke tingkat perbuatan tidak pantas dan mendekati B***B," tulis Ratna melalui Twitter @RatnaSpaet.
Tweet Fadli Zon dan Ratna Sarumpaet (Capture Twitter)
Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari tayangan iNews, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan Mahasiswa Islam cabang Gowa Raya melakukan aksi unjuk rasa di jalan Sultan Alaudin Rabu Petang,(13/9/2018).
Aksi saling dorong dan adu jotos pun tak terhindarkan.
Bentrok berawal dari pengunjuk rasa yang mendesak pemerintah Jokowi-JK agar memperbaiki nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
Pengunjuk rasa tidak terima dibubarkan paksa oleh polisi.
• SBY Dituding Terlibat Kasus Century, Ani Yudhoyono: Fitnah dari Pihak Asing, Disebar Orang Indonesia
Polisi pun akhirnya melemparkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa.
Sementara itu, demo terkait pelemahan rupiah juga terjadi di Kementerian Keuangan.
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jabodetabek dan Banten membubarkan diri pada Jumat (14/9/2018) petang.
Koordinator Wilayah BEM se-Jabodetabek dan Banten Moh. Wildan Habibi menyatakan, aksi ini sempat membuat kecewa massa aksi karena tidak ada itikad baik dan alasan yang jelas dari pihak Kementerian Keuangan untuk menandatangani kontrak politik berisi tuntutan mahasiswa yang sebelumnya disepakati secara verbal oleh perwakilan Kementerian Keuangan.