Baca tanpa iklan
Peluang itu adalah dengan menjadikan sengketa di internal partainya sebagai bahan gugatan di pengadilan.
Sebab, persoalan terkait hasil pemilu nyatanya tak bisa memengaruhi peluang Mulan Jameela untuk melaju ke senayan.
"Sebenarnya ini kan, Mulan Jameela ini melihat peluang dia masuk (lolos jadi anggota DPR RI) itu dari segi sengketa internal partai. Jadi kalau misalnya persoalan perselisihan hasil Pemilu, dia tidak pas di situ. Maka di Mahkamah Konstitusi itu tidak dilakukan," ungkap Prof Juanda dalam dialog Kompas TV berjudul "Polemik KPU Putuskan Mulan Jameela Anggota DPR Terpilih".
Karenanya, Mulan Jameela pun memilih sengketa tersebut sebagai cara untuk memperoleh keinginannya tersebut, menjadi anggota DPR RI.
Atas 'ide' Mulan Jameela tersebut, Prof Juanda pun mengaku salut.
"Saya kira hebat juga Mulan ini berpikir hukumnya. Jadi dia gugat DPP Gerindra ke pengadilan dengan alasan ini adalah sengketa partai sehingga majelis hakim melihat karena ini sengketa partai, maka dikembalikan saja kepada DPP yang berhak menentukan siapa yang terpilih," pungkas Prof Juanda.
Meski begitu, Prof Juanda mengaku tidak tahu lebih dalam soal sosok caleg terpilih yang digantikan Mulan Jameela.
Karena hal itu, Prof Juanda pun berujar bahwa sosok Ervin juga harus ditegaskan lebih lanjut.
Yakni soal pemecatan yang ia alami di Partai Gerindra sehingga gagal melaju ke senayan.
"Pemecatan itu perlu ditanyakan, apa argumentasinya objektif ? Saya tidak tahu si Ervin ini sampai sejauh mana dia memperjuangkan hak-haknya bertanya kepada partai 'apa sih salah saya ?'," kata Prof Juanda.
• Fahrul Rozi Tidak Tahu Posisinya Digantikan Mulan Jameela Jadi Anggota DPR
• Gantikan 2 Koleganya, Mulan Jameela Ditetapkan Jadi Anggota DPR
Tak hanya menyoroti soal tindakan 'cerdas' Mulan Jameela, Prof Juanda juga memberikan saran kepda Partai Gerindra.
Menurutnya, Partai Gerindra harus melihat secara jelas soal polemik yang ada di pemilihan legislatif tersebut.
Prof Juanda pun menyoroti soal caleg yang harusnya terpilih mewakili Gerindra di Dapil Jawa Barat.
"Saya kira bahwa dalam konteks ini, semua hak perlu dilindungi, dan saya belum mendengar sejauh mana perjuangan dari yang disuruh mundur dan dipecat itu, ini adanya indikasi ke arah rekayasa politik itu saya kira, perlu juga kita lihat ini adalah sangat dominan. Tapi terlepas dari semua, pertanyaan tadi apakah peluang dari yang sedang memperjuangkan atau merasa hak-haknya terdzolimi," ujarnya.
Lebih lanjut, Prof Juanda juga menyarankan agar Mulan Jameela tidak dilantik dulu.