Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menanggapi penolakan Komisi E DPRD DKI yang meminta commitment fee Formula E ditarik.
Ia pun tampak terkejut dengan sikap Pemprov DKI Jakarta yang menggelontorkan commitment fee sebesar 31 juta poundsterling untuk ajang balap Formula E.
Hal itu disampaikan Yunarto Wijaya di akun Twitternya.
Ia tampak mengomentari berita di Kompas.com yang berjudul "Komisi E DPRD DKI Kompak Minta Commitment Fee Formula E 31 juta Poundsterling Ditarik".
Dilansir dari Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta dan pihak penyelenggara menyebut bahwa mereka telah menyetorkan commitment fee sebesar 31 juta pound sterling pada pemegang lisensi balapan mobil listrik tersebut (FEO) hingga tahun 2020 ini.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus, mengatakan, uang panjar sebesar 31 juta pound sterling tersebut adalah untuk dua musim balapan, yakni pada tahun 2020 dan 2021.
Untuk musim balapan 2020 sedianya digelar pada 6 Juni 2020, tetapi diputuskan ditunda karena adanya pandemi Covid-19 di dunia, termasuk Indonesia.
Sementara dana komitmen untuk musim balap 2020 telah dibayar dalam dua termin, yakni 22 Agustus 2019 dan 30 Desember 2019, dengan nilai total 20 juta pound sterling.
"Sementara untuk musim balap 2021, termin pertamanya sudah dibayarkan 26 Februari 2020 sebesar 11 juta pound sterling melalui mekanisme APBD. Sementara pembayaran termin kedua pada 2020 ini belum terlaksana karena masuk dalam efisiensi," kata Firdaus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/6/2020), seperti dikutip Antara.
Direktur Operasional PT Jakarta Propertindo Muhammad Taufiqurachman menambahkan, duit yang disetor tidak akan hangus meski pelaksanaannya direncanakan ditunda hingga 2021.
• Saran Alihkan Anggaran Formula E dan Ibu Kota Baru untuk Covid-19, Yunarto : Dibanding Adu Bantah
• Formula E di Jakarta Ditunda, Menpora Ogah Berkomentar: Tanya yang Lain
"Jadi uang commitment fee tidak hilang karena season (musim balap) 2020 dialihkan ke 2021 kemudian saat ini dalam proses amandemen kontrak perjanjian," kata Taufiqurachman.
Yunarto Wijaya pun kaget dengan fakta tersebut.
"Luar biasa," tulisnya.
Sementara itu, sejumlah anggota dari berbagai fraksi di Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak meminta panjar sebagai bentuk komitmen itu untuk ditarik hingga 100 persen. Penyelenggaraan balapan mobil listrik itu juga diminta ditunda untuk 2021.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai balapan mobil listrik tersebut sebaiknya dihentikan dahulu.