- Hasil Dekrit Presiden

Berlaku : 5 Juli 1959 - 2000

Gagalnya Badan Konstituante dalam menetapkan rancangan undang-undang dasar berdampak pada keadaan politik yang tidak stabil sehingga pada tanggal S Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Salah satu isi dekrit tsb memberlakukan kembali UUD 1945.

Ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan sama seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

Sumber dilansir Tribungayo.com dari Instagram @studicpns.id pada Jumat (27/10/2023).

4. UUD 1945 Hasil Amandemen Sudah 4 Kali dilakukan Amandemen

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia.

UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 dan mulai berlaku saat itu juga.

Antara 1949-1959 sempat dua kali terjadi pergantian undang-undang dasar akibat beragam peristiwa yang terjadi di Indonesia saat itu.

Pada 5 Juli 1959, UUD 1945 berlaku kembali di Indonesia dan sejak itu sudah diamandemen sebanyak empat kali yaitu dari tahun 1999 hingga 2002.

Tujuan Amandemen 1945 adalah untuk memperjelas hukum-hukum yang ada di dalamnya, serta membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan guna penyempurnaan UUD 1945.

Dilansir Tribungayo.com dari Instagram @/studicpns.id pada Jumat (27/10/2023), UUD 1945 hasil Amandemen berlaku mulai tahun 2.000 sampai sekarang.

Sistematika:

- Pembukaan (empat Alinea)

- Batang tubuh (37 Pasal dan 16 bab)