Tak Tinggal Diam Soal Desa Dilelang di Bogor, Dedi Mulyadi : Saya Mau Bicara dengan Menterinya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku telah menyiapkan langkah-langkah untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan desa dilelang di Bogor.

Hal ini dia sampaikan setelah bertemu dengan tiga kepala desa terkait di Kota Bogor, Rabu (24/9/2025).

Diketahui permasalahan ini adalah terkait sengketa tanah yang ada di Desa Sukamulya, Sukaharja dan Sukawangi, di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Untuk perkara di Desa Sukamulya dan Sukaharja, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengaku akan segera menerjunkan tim.

"Karena ini terkait keluh kesah masyarakat, maka saya memutuskan besok tim pengacara Provinsi Jawa Barat akan datang," kata KDM kepada wartawan.

Tim tersebut, kata dia, akan memvalidasi, memverifikasi dan mengidentifikasi terkait sengketa lahan itu.

Tim pengacara ini juga akan menjadi kuasa dari seluruh warga desa tersebut.

Agar nanti seluruh kepentingan urusan itu tidak dengan masyarakat langsung.

"Tapi dengan tim kuasa hukum yang ditunjuk Pemprov Jabar," katanya.

Baca juga: 2 Desa di Bogor Dilelang Usai Jadi Jaminan Utang, Mendes Lapor ke Ketua DPR hingga Titiek Soeharto

Terkait lelang yang heboh karena lahan desa jadi jaminan bank, KDM menjelaskan bahwa proses lelang dilakukan manakala bukti kepemilikan sebagai jaminannya sah.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah bukti kepemilikan yang menjadi jaminan itu sah atau tidak.

"Nah itu kan sudah ranah hukun, biar nanti tim kuasa hukumnya melakukan gugatan," kata KDM.

Kemudian untuk sengketa lahan di Desa Sukawangi yang terkait dengan Perhutani, Dedi mengaku akan bertemu Mentri Kehutanan untuk membicarakan masalah itu.

"Sukawangi kan kasusnya itu dianggap sebagai tanah hutan dan kemudian itu sudah diplang," kata Dedi.

"Nanti saya akan bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membicarakan ini," imbuhnya.

Termasuk pula soal sejumlah warga di Sukawangi yang dikabarkan telah dijadikan tersangka karena dianggap mendiami tanah milik Perhutani.

"Nanti kita lihat ya, saya mau bicara dengan menterinya, ini kan menyangkut urusan warga dan warga diam disitu bukan penguasaan demi kepentingan ekonomi, tapi demi kelangsungan hidup, kan berbeda," kata KDM.