Wujudkan Kawasan Permukiman yang Ideal, Pemkab Bogor Bentuk Forum PKP, Integrasikan Tata Kelola

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor bakal membentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman agar soal perumahan dan pemukiman di Kabupaten Bogor bisa terintegrasi.

Hal ini telah dibahas dalam rapat Penguatan Basis Data Kelompok Kerja Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PPKP) sekaligus persiapan pembentukan forum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, rapat tersebut adalah forum ad hoc yang mencoba menyamakan visi dan program di antara dinas-dinas, baik di dalam maupun di luar urusan perumahan. 

"Sebab, pembangunan perumahan bukan hanya tanggung jawab Dinas Perumahan saja, tapi juga melibatkan banyak aspek seperti pertanahan, bangunan, kreativitas, edukasi, dan sebagainya,” kata Ajat dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

Ia menekankan pentingnya data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Bogor.

“Perencanaan yang baik berawal dari data yang baik. Kalau datanya salah, maka hasilnya pun tidak akan tepat. Karena itu, semua pihak harus duduk bersama menyatukan data dan persepsi,” tambahnya.

Ajat juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Bogor terkait penyediaan kawasan perumahan yang layak dan berkelanjutan di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ruang.

“Kami sedang memetakan dua kawasan perumahan di 13 wilayah untuk melihat efektivitas dan efisiensinya. Hal ini penting agar pembangunan perumahan tidak menimbulkan persoalan baru seperti banjir, kriminalitas, atau ketimpangan sosial,” ungkapnya.

Sekda mendorong adanya sinergi multisektoral antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang ideal dan berkelanjutan.

“Perumahan yang tidak direncanakan dengan baik akan menjadi beban di masa depan. Karena itu, kita harus berpikir kreatif dan saling berkolaborasi. Saya minta agar diambil satu lokasi contoh yang bisa dijadikan proyek bersama lintas sektor sebagai model kawasan ideal,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga tengah menyiapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) untuk memperluas cakupan layanan air bersih, terutama di wilayah timur yang saat ini masih minim pelayanan.

“Perumda Tirta Kahuripan terus kita dorong agar bisa meningkatkan jangkauan layanan. Kita juga membuka peluang kerja sama dengan investor dalam penyediaan air bersih karena ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi,” pungkasnya.

Melalui penguatan basis data dan pembentukan Forum PKP, Ajat berharap upaya penataan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan demi mewujudkan Kabupaten Bogor maju, sejahtera, dan berkeadaban.