Tolak Proyek Jalan Baru Batutulis Karena Ancam Cagar Budaya, FKPP Ungkap 3 Solusi Akses Warga

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Proyek pembangunan jalan baru Batutulis di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor mendapat penolakan dari budayawan Forum Kabuyutan Pakwan Padjadjaran (FKPP).

Hal itu terjadi karena FKPP menilai proyek itu mengancam cagar budaya seperti Sumur Tujuh dan Bunker Mandiri.

Namun di sisi lain, proyek jalan baru itu juga merupakan solusi pemerintah untuk akses jalan warga setelah Jalan Saleh Danasaswita, Batutulis longsor.

Ketua FKPP Luthfi Suyudi memahami kebutuhan akses jalan warga pasca longsor.

Namun menurutnya, hal itu tak serta merta harus merusak cagar budaya yang harus dilindungi.

Menurutnya, untuk menjawab kebutuhan akses jalan masyarakat masih ada solusi lain tanpa harus melintasi areal cagar budaya, yaitu menggunakan jalan lama.

"Sebenarnya jalan lama itu masih ada, tinggal ngelewatin kereta, itu kan dulu ngelewatin kereta api, tinggal bangunan baru yang dibangun PT KAI tinggal dibongkar," kata Luthfi dihubungi TribunnewsBogor.com, Rabu (19/11/2025).

Akses jalan itu, kata dia, merupakan solusi alternatif pertama.

"Alternatif yang kedua, bisa melewati Jalan Gumati tuh yang lurus, tinggal lurus, jadi jalan yang longsor sekarang mah tinggal diurug lagi aja," katanya.

"Karena kan di situ rawan, di situ banyak mata air kayaknya. Alternatif ketiga, pakai jalan flyover," imbuhnya.

Solusi-solusi pengganti akses jalan yang longsor ini, kata Luthfi, juga pernah jadi obrolan pihaknya bersama warga setempat di sebuah acara setelah longsor pertama beberapa waktu lalu.

"Kalau lewat jalan alternatif, jalan yang baru itu kan kawasan cagar budaya," kata Luthfi.

"Saya sampaikan juga, jalan yang longsor itu bermasalah, kenapa gak diperbaiki ?, itu sama PT KAI diselesaikan. Sekarang jalan yang longsor bermasalah, bikin pengalihan jalan ke jalan cagar budaya, itu kan jadi masalah kedua, gak bisa dibangun jalan kawasan cagar budaya mah," ujarnya.

Atas penolakan proyek jalan baru ini, FKPP juga sempat melakukan aksi dan mediasi dengan DPRD Kota Bogor hingga berkomunikasi dengan BRIN untuk melakukan kajian.