MKI Bareng IPB University Bahas Pengelolaan Benih Bening Lobster Berbasis Masyarakat

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Masyarakat Krustasea Indonesia (MKI) bersama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University menggelar Focus Group Discussion (FGD) nasional bertema 'Pengelolaan Benih Bening Lobster Berbasis Masyarakat' di IPB International Convention Center (IICC) Senin (1/6/2026).

Regulasi pengelolaan lobster yang berkelanjutan dan berbasis sains menjadi fokus pembahasan.

Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, Indonesia menempati peringkat enam negara produsen lobster.

Untuk budidaya lobster, Indonesia tercatat berada di peringkat dua saat ini.

Inovasi diperlukan agar budidaya lobster di Indonesia semakin maju.

"Harus dimanfaatkan ini harus ada inovasi dan manajemen terpadu. Saya negawal lobster sejak tahun 2017. Enam jenis lobster dimiliki kita, harus bisa dimanfaatkan," kata Rokhmi Dahuri kepada TribunnewsBogor.com di ICC.

Rokhmin melanjutkan, budidaya lobster ini harus dimanfaatkan dengan baik.

Biaya operasional Indonesia harus lebih murah agar bisa kompetitif.

Berdasarkan data yang dimiliki, Indonesia sering kecolongan terutama harga jual.

"Ini karena dinamika regulasi budidaya lobster, kenapa orang masih ekspor pembudidaya kita Rp8.500 tapi harga jual ke Vietnam Rp40 ribu, maka banyak penyelundupan. Kita belum bisa budidaya bertahan seperti di Vietnam. Eksportir dibatasi maksimum tiga tahun," ujarnya.

Rokhmin menjelaskan, banyak regulasi berubah pada bidang lobster ini karena ketidakpercayaan terhadap ahli di Indones

Aturan harus berdasarkan kaidah berkelanjutan agar aturan itu tidak menghambat perkembangan budidaya .

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu menjelaskan, bahwa penerbitan regulasi baru, termasuk Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024, telah melalui harmonisasi yang panjang.

Berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan), kuota pemanfaatan Benih Bening Lobster (BBL) tahun ini ditetapkan sebanyak 232,8 juta ekor.

"KKP kini berfokus pada penyusunan modeling budidaya yang efisien agar pasokan BBL di alam liar diprioritaskan untuk industri budidaya nasional melalui koperasi nelayan, bukan untuk ekspor ilegal," katanya.

Dirinya menyayangkan adanya persepsi keliru di sebagian kalangan mengenai panen udang nasional oleh Presiden RI di Kebumen beberapa waktu lalu.

"Pemindahan komoditas perikanan dalam volume puluhan ton tidaklah semudah membalikkan telapak tangan tanpa adanya manajemen budidaya yang profesional," terangnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum MKI, Prof. Sulistiono menyatakan dukungan kelembagaannya terhadap kebijakan pemerintah, namun memberi catatan kritis terkait adanya kesenjangan infrastruktur dan kapasitas adopsi teknologi pembenihan (hatchery) di lapangan.

Untuk itu, MKI secara resmi menyerahkan empat poin masukan strategis kepada KKP, yang meliputi penyesuaian pasal kebijakan lokal, penyediaan klausul masa transisi, penguatan infrastruktur pembenihan pemerintah, serta pengembangan kebijakan turunan untuk pembudidaya kecil.

"Kami di MKI mendukung penuh arah kebijakan strategis pemerintah dalam penguatan tata kelola komoditas krustasea. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan budidaya, teknologi, dan infrastruktur belum sepenuhnya memadai," katanya.

Pihaknya mendorong adanya penyesuaian regulasi yang memberikan ruang transisi yang terukur, serta penguatan kebijakan turunan yang berjalan paralel agar implementasi dapat efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, hasil rekomendasi tertulis dari FGD gabungan antara MKI dan FPIK IPB University ini selanjutnya akan disusun secara sistematis ke dalam bentuk naskah kebijakan (policy brief).

Dokumen strategis tersebut dijadwalkan akan diserahkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan utama eksekusi kebijakan ke depan.