Seleksi Calon Pimpinan KPK, Ada yang Berdebat dengan Panitia Seleksi hingga Ditolak 500 Pegawai
Seleksi calon pimpinan KPK ini cukup menarik perhatian publik, apalagi tingkah para capim saat wawancara juga kerap disoroti.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
lihat foto
Tak hanya itu, Roby Arya juga dicecar Panitia Seleksi terkait konfirmasi mengenai adanya laporan bahwa Roby Arya tidak taat pajak.
"Saya ingin bertanya, anda wajib pajak yang taat enggak?" tanya anggota pansel KPK Harkristuti Harkrisnowo.
"Insya Allah saya rasa, seingat saya cukup taat. Mungkin Kalau ada kekeliruan saya berusaha untuk taat. Seingat saya berusaha untuk taat," jawab Roby Arya.
Harkristuti Harkrisnowo menanyakan lebih detail terkait hal tersebut.
"Bapak terdaftar sebagai wajib pajak sejak 2008. Tapi tidak melampirkan Surat Pemberitan Tahunan (SPT) dengan benar sehingga bisa dikatakan tidak taat pajak?" tanyanya.
Lantas, Roby Arya menceritakan terkait kondisi keuangannya.
Ia mempersilahkan pansel mengecek langsung ke rumahnya apabila ada harta yang bisa dipajakkan.
• Puji Nagita Slavina sebagai Wanita yang Tegar, Rossa : Karena Suaminya Raffi Ahmad
• Tak Mengira Anak dan Cucu Dibunuh 5 Tahun Lalu, Misem Punya Kebiasaan Ini Selama Tinggal Sendiri
"Bisa jadi. bisa jadi iya. Tapi apa yang mau dipajaki dari saya. Saya enggak punya harta apa-apa silakan datang ke rumah saya, saya selalu berangkat pakai angkutan umum," ujarnya.
"Ya negara kalau saya mau hitung-hitungan sama negara, sebenarnya saya lebih banyak berkorban untuk negara. Saya berbicara peluang konsep ekonomi. Di luar saya bisa digaji Rp 60 juta, di dalam saya digaji sekian juta. (Saya) banyak berkorban untuk negara," pungkasnya.
Ditolak 500 Pegawai
Sementara itu, sedikitnya ada 500 pegawai KPK yang disebut menolak calon pimpinan KPK dari kepolisian, Irjen Firli Bahuri, untuk menjadi pimpinan KPK periode mendatang.
Hal itu disampaikan oleh pegiat antikorupsi Saor Siagian dalam diskusi di Gedung KPK, Rabu (28/8/2019).
Menurut dia, penolakan itu adalah peringatan bagi Panitia Seleksi Capim KPK agar selektif dalam menyaring sepuluh nama capim KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya bayangkan saya bisa suarakan ini bukan hanya 200 tapi 500. Barangkali ini pesan kepada pansel apakah dia akan memilih orang yang akan ditolak, ya terserah. Tapi itulah peran-peran yang bisa kami lakukan sebagai publik," kata Saor Siagian.
Saor Siagian mengatakan, penolakan itu berasal dari penyidik dan pegawai lain yang merasa gelisah karena Irjen Firli Bahuri pernah melanggar kode etik saat menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK dan tidak mengakuinya.
