Mahfud MD : Papua dapat Anggaran Rp 17,5 Juta Per Kepala, Tapi Tak Pernah Sampai ke Rakyatnya

Menurut Mahfud MD, Papua sudah diberi anggaran besar lalu kemudian tak maju-maju, padahal kepala daeranya semua merupakan putra Papua.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Ardhi Sanjaya
Youtube/Indonesia Lawyers Club
Mahfud MD soal Papua 

Mahfud MD : Papua dapat Anggaran Rp 17,5 Juta Per Kepala, Tapi Tak Pernah Sampai ke Rakyatnya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mempertanyakan dana otsus yang berjumlah triliunan rupiah untuk masyarakat Papua.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD pada tayangan Indonesia Lawyers Club, Selasa (3/9/2019) malam.

Ia mengatakan, dari anggaran Rp 60 miliar, setiap orang di Papua mendapat Rp 17,5 juta.

Hal itu menurutnya sangat jauh jika dibandingkan dengan anggaran di Jawa yakni sekitar Rp 1,5 juta per kepala.

Pada diskusi tersebut, Mahfud MD mengajak untuk melihat afirmasi positif apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kepada Papua.

"Anggaran untuk Papua itu besar, lebih dari 12 kali untuk anggaran kalau hitung kepala per kepala dengan orang Jawa misalnya, di Papua itu kata Mas Rizal Ramli tadi, tiap kepala itu dari odsus mendapat Rp 17,5 juta per kepala," kata Mahfud MD dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Indonesia Lawyers Club, Rabu (4/9/2019).

Namun Mahfud MD menyayangkan bahwa anggaran itu ternyata tidak sampai ke masyarakat Papua.

"Tetapi tidak pernah sampai ke rakyatnya. Di Jawa itu per kepala tidak sampai Rp 1,5 juta, bayangkan Rp 1,7 juta bangkil Rp 17,5 juta," jelasnya.

Hal itu menurut Mahfud MD, menunjukkan bahwa pemerintah sudah sungguh-sungguh berusaha membangun Papua.

"Apa yang mereka minta diberikan, agar kita tetap bersatu," katanya.

Fadli Zon Minta Jokowi Berkantor di Papua: Presiden Naik Trail di Papua tapi Tak Didengarkan Rakyat?

Komentar Fadli Zon soal Strategi Jokowi Terhadap Papua : Sudah Naik Trail tapi Tidak Didengarkan

Akui Jokowi Baik Tapi Di Sekelilingnya Tidak, Komika Papua: Biarkan Kami Bangun Papua dengan Bahagia

Ia juga kemudian menceritakan diskusinya dengan Presiden Jokowi soal masalah di Papua ini.

Polisi memukul mundur massa demonstran dalam peristiwa kerusuhan di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019).
Polisi memukul mundur massa demonstran dalam peristiwa kerusuhan di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). (KOMPAS.COM/ IRSUL PANCA ARDITA))

"Kesimpulannya, kalau saya (kata Presiden) mau berpolitik, untuk apa membangun Papua? Kalau saya cuma ingin menang pemilu, untuk apa? Wong dia pemilihnya 1,8 juta, tidak memilih juga tetap menang, tetapi saya bukan soal pilihan, kata presiden, itu saudara kita yang harus dibangun, maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana, kata presiden kemarin tuh," ungkapnya.

Tak hanya itu, kata Mahfud MD, otsus yang diberikan kepada Papua juga sebagai bentuk afirmasi dari pemerintah.

"Ada otsus, afirmasi juga itu, misalnya kepala daerah di Papua harus putra Papua, atau orang yang diakui oleh adat yang resmi sebagai orang Papua, itu kan sudah pemberian afirmasi yang bagus, tidak sembarang orang punya uang lalu bawa ke sana bisa jadi, misalnya kalau bukan orang Papua," jelasnya.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved