UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku, Mahfud MD: Sebelum Ada Dewan Pengawas KPK Masih Bisa OTT

Menurut Mahfud MD, sebelum ada Dewan Pengawas atau paling lambat tanggal 18 Desember, KPK masih menggunakan undang-undang yang lama.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Ardhi Sanjaya
Youtube/tvOneNews
Mahfud MD soal UU KPK hasil revisi 

Tak hanya itu, ia juga mengatakan kalau keberadaan Dewan Pengawas ini bisa jadi monster baru di KPK.

"Kalau kita bicara check and balances, Dewan Pengawas itu monster baru yang uncheck dan unbalances, jadi dia justru pimpinan KPK yang sebelumnya punya kekuasaan powerfull, sekarang jadi subordinat terhadap Dewan Pengawas," jelasnya.

Kemudian Mahfud MD tampak mengklarifikasi UU KPK baru yang ia baca.

"Iya jadi begini saya klarifikasi dulu, jadi betul yang dibaca Pak Refly itu beda dengan yang saya jelaskan, yang saya punya tanggal 16 September malam. Ikut disahkan pada siang harinya. Jadi KPK masih bekerja seperti biasa sampai 19 Desember," jelasnya.

Kemudian menurut Mahfud MD, meski revisi UU KPK sudah disahkan, bisa saja sebelum tanggal 18 Desember Jokowi mengeluarkan Perppu.

"presiden sebelum 18 Desember sudah bentuk Dewan Pengawas, itu sudah berlaku. Bisa saja sebelum tanggal 18 Sesember Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan problem teknis yang muncul kemudian," ungkapnya.

Ditanya Soal Perppu KPK Jokowi Diam, Ketua MPR yang Menjawab

Jokowi Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDIP: Jangan Berubah Jadi Komisi Penghambat Karier

Ia juga menjelaskan, Dewan Pengawas harus dibentuk sebelum pelantikan pimpinan terpilih.

"Untuk pertama kali, dewan pengawas dibentuk oleh pres paling lambat bersamaan dengan pelantikan capim terpilih yaitu sebelum 18 Des sudah dibentuk, itu terantisipasi ternyata pinter DPR menambahkan pasal itu tengah malam," tandasnya.

UU KPK Hasil Revisi Resmi Disahkan

Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) hasil revisi mulai berlaku Kamis (17/10/2019) ini.

Meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, 17 September lalu.

Ketentuan ini tercantum di dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2.

Pasal 73 ayat 1 menyatakan, "rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden".

Lalu, Pasal 73 ayat 2 berbunyi, "dalam hal Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved