Polemik Lem Aibon Anies Sindir e-Budgeting Tidak Smart, Ahok Sewot Sebut Gubernur DKI Terlalu Pintar

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Polemik soal anggaran Pemprov DKI yang dinilai fantastis menjadi perbincangan semua pihak.

Tak terkecuali mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Ahok menyebut, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan terlalu pintar.

Pernyataan Ahok disampaikan menanggapi penjelasa Anies Baswedan soal e-budgeting Pemprov DKI saat ini.

Anies Baswedan mengatakan, soal e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak pintar.

E-budgeting tersebut adalah warisan kepemimpinan Gubernur DKI sebelumnya, yaitu Joko Widodo-Ahok.

• Anggaran Rp 82 Miliar untuk Lem Aibon Diklaim Salah Ketik, Yenny Sucipto: Tak Masuk Akal

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi dikutip dari artikel Kompas.com, Kamis (31/10/2019) berjudul : Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem aibon, bolpoin, dan lainnya.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

• Anies Baswedan Sebut Sistem E-Budgeting Tidak Smart, Ahok: Saya Lupa Definisi Smart

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

• Anggaran Lem Aibon Senilai Rp 82,8 Miliar Viral, Ini Respon Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Detail komponen anggaran yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Anies Minta Direvisi

Sementara itu, terkait persoalan penyusunan anggaran, Anies Baswedan langsung memanggil jajarannya untuk membedah pos-pos anggaran yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020, Rabu (23/10/2019).

Saat itu, banyak pos yang dibedah, terutama karena lonjakan yang tak masuk akal dibandingkan tahun anggaran 2019.

Anies Baswedan mendesak jajarannya segera memeriksa dan merevisi anggaran-anggaran tersebut, seperti lonjakan ratusan hingga ribuan persen dalam anggaran belanja alat tulis kantor.

"Bapak dan Ibu sekalian kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet, kita enggak punya waktu yang cukup. Saya minta Bapak dan Ibu sekalian kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerjakan," ungkap Anies Baswedan dalam dokumentasi rapat arahannya yang diunggah di kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa.

• Gerindra Kritik Anies Baswedan, Analis Politik: Jangan Asyik Main di Medsos, Buktinya Anggaran Bocor

"Segera telisik dan jangan ada anggaran yang kalau dipampang di situ, Bapak dan Ibu tidak bisa menjelaskan," ia menambahkan.

Anies kemudian memberi tenggat waktu hingga Kamis (24/10/2019), bagi jajarannya membenahi anggaran-anggaran siluman dalam rancangan KUA-PPAS 2020 itu. Jajarannya menyatakan "bisa".

• Soroti Anggaran Bolpoin Capai Rp 635 M, Anies Baswedan : Saya Punya 3 Pulpen, Mau Belanja Lagi ?

• PSI Soroti APBD DKI Jakarta, Anies : Bagi Orang Baru Ini adalah Kesempatan Beratraksi

"Banyak dari kita semua yang dalam mengatur anggaran, tidak selalu menempatkan kepentingan publik di tempat paling atas. Ini kenyataan," ucap Anies Baswedan.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu lalu berpesan agar jajarannya tidak "bermain" dengan anggaran selama proses revisi tersebut.

"Jangan ada yang (alasan) sudah telanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini instruksi gubernur. Batalkan," tutup dia.

Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan mengungkapkan sejumlah pengajuan anggaran yang dinilai janggal seperti bolpoin Rp 635 miliar, pengadaan kertas F4, A4, dan folio yang totalnya mencapai Rp 213 miliar.

Ada pula anggaran pengadaan tinta printer hingga Rp 407 miliar serta pita printer Rp 43 miliar.

Selain itu juga pengadaan lem aibon yang mencapai Rp 82,2 miliar.

• Anies Baswedan Sudah Minta Jajarannya Periksa Ulang Anggaran 2020

Kemudian Stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar, kalkulator Rp 31 miliar, dan lainnya.

Kesalahan Pengisian Data

Sementara itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta meluruskan soal polemik anggaran Pemprov DKI yang dipertanyakan Fraksi PSI.

Pihak Dinas Pendidikan DKI menduga, terjadi kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai pada dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2020.

“Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi wartawan pada Selasa (29/10/2019) malam.

Susi mengatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, bahwa item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.

Dia memastikan, tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.

“Itu ATK (alat tulis kantor) dan kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja,” imbuhnya.

• PSI Soroti APBD DKI Jakarta, Anies : Bagi Orang Baru Ini adalah Kesempatan Beratraksi

Dalam kesempatan itu, Susi Nurhati meminta waktu untuk mengusut pihak yang menginput pembelian lem aibon sebanyak Rp 82,8 miliar.

Namun dia memastikan, bahwa apa yang ditayangkan di website apbd.jakarta.go.id terdapat kesalahan input nilai dan item yang diajukan.

“Kami cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat, kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat (25/10/2019) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp 8,2 miliar.

Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter nya @willsarana.

Dalam cuitannya itu, William menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa,” ungkap William pada Selasa (29/10/2019) malam.(TribunnewsBogor.com/Kompas.com)