Ramai Normalisasi Ciliwung, Sudjiwo Tedjo Justru Soroti Soal Kritik : Dinormalkan untuk Pembaikan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Budayawan Sudjiwo Tedjo sedikit menyinggung normalisasi Sungai Ciliwung yang belakangan menjadi perhatian sejumlah pihak.

Hal itu tidak terlepas dari peristiwa banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Terkait normalisasi Sungai Ciliwung ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya telah menjelaskan soal kelanjutan pengerjaannya.

Basuki Hadimuljono mengatakan dari total 33 kilometer panjang kali Ciliwung, baru 16 kilometer saja yang sudah dinormalisasi.

Akibatnya, panjang kali yang belum dinormalisasi berdampak pada meluapnya permukaan air hingga menggenangi wilayah sekitarnya.

"Namun mohon maaf bapak Gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 kilometer. Di 16 kilometer itu kita lihat aman dari luapan," ujar Basuki Hadimuljono di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).

"Tapi yang belum dinormalisasi tergenang," imbuh dia.

Adapun Kementerian PUPR akan menindaklanjuti pengerjaan normalisasi ini dan mendukung upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Termasuk pengerjaan proses normalisasi pada kali Pesanggrahan dan sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.

• Ketua DPRD DKI : Apa yang Disebut Pak Gub Naturalisasi, Saya Enggak Ngerti Itu Harus Dilaksanakan

• Korban Longsor di Kedung Badak Bogor Dapat Bantuan dari Alfamart

Pemprov DKI kata Basuki telah mengambil langkah pembebasan lahan sepanjang 1,2 kilometer.

Adapun 600 meter sudah dikerjakan.

Sementara sisanya masih menunggu kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat terdampak.

Kata Basuki, Anies Baswedan sudah menjalin diskusi dengan warga sekitar.

Atas hal tersebut, ia berharap proses pengerjaan normalisasi kali bisa ditangani dengan baik.

Mengingat, Basuki menilai lebar kali Ciliwung yang melintas di Jakarta sudah makin menyempit.

Hal itu terjadi karena banyak rumah warga yang berdiri bukan lagi di bantaran sungai, melainkan palungnya.

Anies diharapkan bisa memberikan imbauan persuasif kepada warga tersebut untuk mau dipindahkan agar kali Ciliwung bisa dilebarkan lagi.

Jika tidak dilakukan, maka kejadian serupa seperti bencana hari ini akan terus berulang di masa depan.

"Kendala normalisasi pasti harus ada, karena lebarnya sudah sempit, lebarnya berkurang. Kalau lihat sekarang itu rumah berdiri bukan di bantaran, tapi di palung sungai. Ini bukan hal yang mudah. Ini keahlian beliau (Anies) untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti in," ungkap Basuki.

• Nikita Mirzani Terobos Banjir Beri Donasi untuk Korban, Nyai Minta Ini ke Anies: Gak Bisa Disalahin

• Jakarta Dikepung Banjir, Ganjar Pranowo Sebut Bencana Butuh Empati : Hentikan Cuitan Nyinyir

Sementara itu, Sudjiwo Tedjo melalui akun Twitternya sedikit bersuara soal program normalisasi Sungai Ciliwung ini.

Menurut Sudjiwo Tedjo, normalisasi Sungai Ciliwung penting.

Namun di sisi lain Sudjiwo Tedjo justru menyoroti hal lainnya.

Di saat banjir mengepung Jakarta, Sudjiwo Tedjo menyinggung soal normalisasi kritik.

Menurutnya, kritik dilatari pelampiasan dendam adalah kritik yang tidak normal.

Belum diketahui secara pasti cuitan Sudjiwo Tedjo tersebut ditujukkan kepada siapa.

Namun yang pasti, kicauan Sudjiwo Tedjo itu sontak menuai perhatian pengguna Twitter.

"Normalisasi Ciliwung penting, tp normalisasi kritik juga penting. Kritik hendaknya dinormalkan untuk pembaikan hidup bersama. Kritik yg cuma pelampiasan dendam, yg keras terhadap kesalahan kubu lain tp mingkem atas kesalahan kubu sendiri, adalah kritik yang tidak normal," begitu tulis Sudjiwo Tedjo, Kamis ( 2/1/2020).

Anies Baswedan tanggapi Menteri PUPR soal normalisasi Sungai Ciliwung

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, angkat suara soal pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono soal normalisasi Sungai Ciliwung.

Anies Baswedan seoalah disindir ihwal normalisasi Sungai Ciliwung yang tak terpenuhi sepanjang 33 kilometer.

"Mohon maaf pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan," ucap Anies, di area Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).

"Maka apapun yang kami kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya," sambungnya.

Anies mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyaksikan kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Maret 2019.

"Kami sudah menyaksikan bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir ekstrem," ucapnya.

Saat ini, pihak PUPR sedang membangun dua bendungan di Ciawi dan Sukamahi.

Bahkan, pembebasan lahannya mencapai 90 persen lebih.

"Kami bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan," kata Anies.

"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan," lanjutnya.

Jika kawasan pesisir dapat dikendalikan, Anies meyakini Jakarta akan terbebas dari banjir.

"Kalau volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan insyallah kita terbebas dari banjir. Tapi selama membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apapun sungainya, maka volume air akan luar biasa," tutur Anies.

Sebab, menurut Anies, banyak pemukiman warga yang bertempat di bantaran sungai.

"Makin banyak kawasan untuk perumahan, sehingga di tempat itu air mengalir ke sungai. Karena itu, kami berharap ada langkah cepat penuntasan pengendalian air sebelum masuk kawasan pesisir," kata Anies.