Breaking News:

Tanggapi Sunda Empire dan Kerajaan Fiktif di Indonesia, Para Raja se-Nusantara Geram: Gak Lucu!

Raja se-Nusantara tampaknya geram dengan kemunculan kerajaan dan kekaisaran fiktif di Indonesia yang belakangan ramai menjadi sorotan media.

Penulis: Damanhuri | Editor: Vivi Febrianti
Tribun Jabar/Mega Anugrah/youtube Indonesia Lawyers Club
petinggi Sunda Empire Rangga Sasana, Nasri Banks dan Ratu ditetapkan sebagai tersangka 

"Raja ini adalah penegak-penegak tradisi, yang sebelumnya NKRI ada ini, dia memang sudah ada. Dengan beberapa kriteria, ada trah memang dulu ada kerajaan, ada keturunan lurus, ada pergantian tahta, ada wilayah ada rakyat. Tradisi-tradisi adat masih berjalan di tempat itu," kata Pangeran Edward.

Petinggi Sunda Empira Ngotot Merasa Benar

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga dalam program Kabar Petang tv One, Rabu (29/1/2020) menjelaskan bahwa saat diperiksa, tiga petinggi Sunda Empire ini menyampaikan bahwa Sunda Empire sudah ada sejak 323 sebelum masehi.

"Kemudian sekarang sudah 9 dinasti, dan kaisar yang terakhir adalah ibu Ratnaningrum istri dari tersangka NB," ujar Erlangga seperti dilansir TribunnewsBogor dari tayangan YouTube tv One news.

Selain itu, petinggi Sunda Empire ini juga mengaku memiliki deposito di bank USB sebesar 5 juta dolar Amerika.

Terkait hal ini, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan sejumlah ahli, termasuk ahli sejarah.

"Jadi yang disampaikan oleh para tersangka ini tidak ada fakta sejarah mapun referensinya terkait kesejarahan Sunda Empire hubungan dengan kerajaan sunda sunda terdahulu," jelasnya.

Petinggi Sunda Empire Jadi Tersangka, Ridwan Kamil Guyon : Rangga, Yang Kamu Lakukan Itu Jahat !

Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Diamankan Polisi saat Perjalanan Pulang ke Purworejo

Heboh kemunculan Sunda Empire
Heboh kemunculan Sunda Empire (Youtube channel Sunda Empire)

Namun demikian, tiga tersangka ini ternyata tetap menganggap apa yang sebelumnya disampaikan itu sebuah kebenaran.

"Mereka menyampaian tetap bersikukuh, bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran menurut mereka," kata Erlangga.

"Namun penyidik tidak memerlukan pengakuan dari mereka," tambahnya.

Terkait kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka, Erlangga menjelaskan bahwa untuk saat ini pihaknya masih akan meminta keterangan dari saksi ahli hukum tata negara hingga psikolog.

"Kedepannya kita masih akan meminta keterangan dari saksi ahli hukum tata negara, dari sosiolog, termasuk dari psikilog," terang Erlangga.

Kelompok Sunda Empire ini diperkirakan memiliki sekitar 1.000 anggota yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Hanya saja, mereka tidak memiliki markas ataupun keraton.

"Ada di Lampung dan Aceh, polisi ambil tindakan juga," ujar Hendra.

Polisi masih mendalami motif dari kelompok ini.

Polisi Bakal Periksa Kejiwaan 3 Tersangka

Seperti mengutip Kompas.com, tiga petinggi Sunda Empire akan diperiksa kejiwaannya oleh aparat kepolisian.

Rencana pemeriksaan akan dilakukan dengan melibatkan Psikolog.

"Rencana ada (pemeriksaan psikologi)," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hendra Suhartiyono di Mapolda Jabar, Rabu (29/1/2020).

Seperti diketahui, polisi menetapkan Perdana Menteri Sunda Empire, NB, beserta istrinya, RRN, yang berperan sebagai kaisar Sunda Empire dan KAR atau Rangga yang merupakan Sekjen Sunda Empire sebagai tersangka.

Cerita Batu Prasarti Milik Keraton Agung Sejagat, Diukir Tukang Pahat Lalu Ditutup Kain Putih

petinggi Sunda Empire Rangga Sasana, Nasri Banks dan Ratu ditetapkan sebagai tersangka
petinggi Sunda Empire Rangga Sasana, Nasri Banks dan Ratu ditetapkan sebagai tersangka (Tribun Jabar/Mega Anugrah)

Kelompok Sunda Empire ini memiliki sekitar 1.000 anggota yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Hanya saja, mereka tidak memiliki markas ataupun keraton.

"Ada di Lampung dan Aceh, polisi ambil tindakan juga," ujar Hendra.

Polisi masih mendalami motif dari kelompok ini.

Sejak tahun 2019, empat kali Sunda Empire menggelar kegiatan di Isola Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Adapun dana operasional tersebut didapat dari iuran anggota.

Polisi menerapkan pasal berita bohong yang menyebabkan keonaran terhadap ketiganya.

Hal tersebut berdasarkan alat bukti dan sejumlah keterangan ahli.

"Hasil keterangan ahli dan alat bukti, penyidik berkesimpulan kasus ini memenuhi unsur pidana sesuai Pasal 14 dan 15, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong atau sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum setinggi-tingginya 10 tahun," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Pol Saptono Erlangga.

(TribunnewsBogor.com/Tribun Jakarta/Kompas.com)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved