Curhat Dokter ke Najwa Shihab soal Virus Corona: Kami Harus Perang, Tapi Tak Dikasih Senjata Lengkap

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia dr. Aman Bhakti Pulungan mengungkap keluhannya kepada Najwa Shihab.

dr. Aman Bhakti Pulungan mengurai perihal kurangnya amunisi para dokter guna memerangi virus corona.

Harus berperang melawan wabah virus corona, para dokter rupanya tak dibekali dengan keterbukaan soal data hingga amunisi lainnya.

Hal tersebut secara terbuka disampaikan dr. Aman Bhakti Pulungan dalam tayangan Mata Najwa edisi Rabu (18/3/2020).

Diketahui sebelumnya, wabah virus corona di Indonesia telah meluas.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan jumlah pasien yang meninggal akibat virus corona ( Covid-19) terus bertambah.

Bahkan sampai dengan Kamis (19/3/2020), tercatat 25 pasien yang meninggal akibat virus tersebut.

"Kita lihat dari kematian yang kemarin di Bali 1, Banten 1, kemudian DKI Jakarta menjadi 17, kemudian Jawa Barat 1, Jawa Tengah 3, Jawa Timur 1, dan kemudian Sumatera Utara 1, maka total kasus kematian adalah 25 orang," kata Yuri dalan konferensi persnya, di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Menurut Yuri, tercatat 309 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

• UPDATE Virus Corona, Ini 7 Arahan Terbaru Jokowi untuk Penanganan Covid-19

• Antisipasi Virus Corona, Anggota DPRD Kota Bogor Jalani Tes Kesehatan Setelah Kunjungan Kerja

Dengan pasien yang meninggal sebanyak 25 orang, angka kematian di Indonesia mencapai sekitar 8 persen.

Angka fantastis yang dicapai Indonesia dalam waktu kurang dari satu bulan itu tentu membuat warga panik.

Menanggapi soal drastisnya peningkatan angka positif virus corona di Indonesia, dr. Aman Bhakti Pulungan ikut bersuara.

Dilansir TribunnewsBogor.com, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengurai kritikannya kepada pemeriintah.

dr. Aman Bhakti Pulungan mengeluh soal tidak adanya keterbukaan terkait data pasien virus corona yang mereka tangani.

"Kita melihat peningkatannya ini sudah terlalu besar. Dari awal bulan, dua kasus, dan sekarang 200 lebih. Tidak ada statistik yang seperti ini. Dan sebetulnya secara statistik kita juga sulit membaca atau memprediksi karena datanya tidak transparan," ungkap dr. Aman Bhakti Pulungan.

Tak hanya mengeluhkan soal transparansi data, dr. Aman Bhakti Pulungan juga mengungkap perihal peran yang harus dijalankan seluruh dokter di Indonesia.

Bagi dr. Aman Bhakti Pulungan, para dokter kini berperan sebagai tentara khusus pasukan perang.

"Kami para dokter saat ini tentara pasukan khusus untuk perang ini. Ketua BNPD adalah komandannya. Pasukannya itu kami," pungkas dr. Aman Bhakti Pulungan.

Namun, ada dua masalah yang kini tengah dihadapi tentara perang virus corona yang dalam hal ini adalah para dokter.

Masalah pertama adalah para dokter nyatanya tidak tahu berapa jumlah musuh yang sedang mereka hadapi.

"Masalahnya, musuhnya kami tidak tahu. Berapa jumlah musuh, kami tidak bisa melihat musuhnya di mana pada saat ini," ujar dr. Aman Bhakti Pulungan.

• Cara Membuat Hand Sanitizer untuk Tangkal Virus Corona, Bisa Dibuat di Rumah

• Beda Data Pemerintah Pusat dan Anies soal Corona, Najwa Shihab: Saya Tahu Anda Tidak Akan Jawab

Masalah kedua adalah, para dokter tidak dilengkapi dengan senjata perang yang lengkap.

"Dan yang kedua, kami tidak dikasih senjata yang lengkap. Inilah perang yang harus kami lakukan, oleh semua dokter dan tenaga kesehatan yang ada," sambung dr. Aman Bhakti Pulungan.

Pernyataan dr. Aman Bhakti Pulungan soal ketidakadanya transparansi soal data pasien menarik perhatian Najwa Shihab.

Jurnalis senior itu lantas bertanya perihal detail-nya kepada dr. Aman Bhakti Pulungan.

"Ketika tadi Anda bilang datanya tidak transparan, data yang seperti apa ? Karena kan setiap hari kita lihat ada konferensi pers menyebutkan jumlah yang meninggal, jumlah yang positif. Apakah konferensi pers tersebut tidak cukup terbuka atau angka-angkanya Anda ragukan ?" tanya Najwa Shihab.

FOLLOW US : 

Menjawab pertanyaan tersebut, dr. Aman Bhakti Pulungan pun mengurainya.

Diakui dr. Aman Bhakti Pulungan, para dokter hanya ingin agar pemerintah bisa membuka data pasien kepada para tenaga medis.

"Jadi kita tidak meminta data itu dibuka ke publik. Tapi kita sebagai dokter yang merawat kita harus tahu dan real time," ucap dr. Aman Bhakti Pulungan.

• Kesaksian 2 WNI saat Malaysia dan Filipina Lockdown, Sebut Polisi Rutin Patroli

• UPDATE Virus Corona di Kabupaten Bogor, 108 Kasus dengan 22 Pasien Dalam Pengawasan

Bukan tanpa alasan, pengungkapan data pasien kepada para dokter itu dilakukan guna mengantisipasi penyebaran yang lebih luas lagi.

Sebab para penderita penyakit virus corona itu bisa menjadi 'pembawa' dari virus itu sendiri dan menularkannya kepada orang lain.

"Misalnya saya merawat satu pasien, pasien ini pasien dalam pengawasan. Setelah ini pasien tersebut kita rujuk ke rumah sakit tempat rujukan yang ada, setelah itu kita tidak tahu hasilnya. Nanti ada berapa orang nih yang terkait ? Setelah itu mungkin tiga hari hasilnya kalau dikasih tahu, jalan lah kita ini kita bisa menjadi carier, ini kan membahayakan jadinya," ungkap dr. Aman Bhakti Pulungan.

Padahal jika bisa diketahui jejak pasien lebih awal, dokter bisa mengantisipasi penyebarannya lebih dulu.

"Kalau dikasih tahu kan kita bisa istirahat 14 hari, tapi kita tidak tahu betul-betul saat ini," ucap dr. Aman Bhakti Pulungan.

Jokowi Perintahkan Gelar Rapid Test Covid-19 Massal

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar segera dilaksanakan rapid test virus corona ( Covid-19) massal di Indonesia.

"Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

"Agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," lanjut dia.

Agar rapid test Covid-19 berjalan lancar, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Kesehatan segera memperbanyak alat tes sekaligus tempat tes.

Tidak hanya Kemenkes, Presiden Jokowi juga meminta pelibatan sejumlah unsur, mulai dari rumah sakit pemerintah, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta demi kelancaran rapid test massal itu.

Bahkan, Presiden Jokowi juga membuka peluang bagi lembaga riset dan perguruan tinggi untuk juga bisa terlibat.

"Lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes," kata dia.

Seiring dengan akan berjalannya rapid test Covid-19, Presiden Jokowi sekaligus meminta jajarannya menyiapkan protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat.

"Ini penting sekali terkait dengan hasil rapid test ini, apakah dengan karantina mandiri, self isolation, ataupun memerlukan layanan RS," kata dia.