JPU Sebut Habib Rizieq Tak Perlu Mengambing-hitamkan Mahfud MD, Kuasa Hukum: Terlalu Baper

Habib Rizieq Singgung Mahfud MD dalam Eksepsi, JPU : Tidaklah Perlu Mengkambing-hitamkan Menko Polhukam

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Yuyun Hikmatul Uyun
Kompas.com
Rizieq Shihab dan Mahfud MD soal surat cekal 

"Sebenarnya kita balik lagi sanksi administrasi sudah kita jalani, tapi jaksa berpendapat lain dengan argumen mereka. Kami hanya konsen ke keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penggabungan pasal yang memang jadi pemberatan kami di eksepsi," ujarnya.

Aziz menuturkan bila diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pihaknya bakal menanggapi tanggapan JPU atas eksepsi yang disampaikan pada sidang hari ini.

Baca juga: Ungkap Alasan Tutupi Hasil Swab Test, Habib Rizieq: Untuk Menanangkan Keluarga dan Kerabat

Baca juga: Terkait Temuan Badik dan Pedang di Mobilnya, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Siap Diperiksa Polisi

Khususnya terkait penggunaan pasal dalam kasus kerumunan warga di Petamburan yang menurutnya menyalahi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga dakwaan tidak sah.

"Kita akan sampaikan sedikit tanggapan dari Habib dan kami (tim kuasa hukum), sedikit saja. Kemudian kami ikuti putusan selanya pada Selasa pekan depan," tuturnya.

Sebelumnya dalam JPU membantah bahwa pernyataan Rizieq Shihab yang menyebut bahwa dakwaan terhadap eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu fitnah dan tidak berdasar fakta.

JPU menyatakan dakwaan mereka dalam kasus kerumunan Petamburan mengacu fakta dan alat bukti sesuai penyidikan Bareskrim Polri dan sudah diperiksa sebelum berkas dilimpah ke Pengadilan.

JPU menyebut eksepsi yang disampaikan Rizieq Shihab pada sidang Jumat (26/3/2021) hanya sekedar argumen yang disangkut pautkan dengan ayat suci Al-Qur'an dan tidak berdasar hukum.

"Keberatan terdakwa tidaklah termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku. Melainkan hanya bersifat argumen terdakwa menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia," tuturnya.

(Tribunnews.com)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved