Pemerintah Siapkan Strategi Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Begini Pemetaannya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pemerintah tengah menyusun strategi untuk masyarakat agar bisa hidup berdampingan dengan Covid-19.

Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 yang diprediksi akan berlangsung lama.

"Konsep terkait strategi tersebut memang belum jadi. Namun, pemetaan sudah mulai dilakukan, antara lain untuk memetakan hambatan dari penerapan kebiasaan baru mulai dari protokol kesehatan, testing, dan tracing, serta vaksinasi. Ini penting agar kita siap beradaptasi dari pandemi ke endemi," kata Maxi di Jakarta, Selasa (7/9/2021), sebagaimana dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Bolehkah Ibu Hamil dengan Autoimun Ikut Vaksinasi Covid-19? Ini Penjelasan Dokter

Maxi mengatakan, strategi hidup bersama Covid-19 tersebut disiapkan berdasarkan penilaian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu penularan di komunitas dan kapasitas respons penanganan Covid-19.

Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan pemetaan kondisi daerah berdasarkan penilaian tersebut untuk menentukan tingkat pembatasan kegiatan masyarakat.

Hal tersebut serupa dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sedang berjalan di Tanah Air.

Selain itu, Maxi mengatakan, strategi hidup bersama Covid-19 juga terkait dengan pemeriksaan (testing) dan (tracing).

"Jadi ada kesadaran masyarakat untuk melaukan testing dan kalau positif bersedia melakukan isolasi ini dipemetaan," ujarnya.

Baca juga: 10 Makanan Peningkat Imunitas Tubuh untuk Cegah Covid-19 - Kumpulan Tips Sehat

Kemudian, Maxi mengatakan, upaya memperluas vaksinasi akan terus dilakukan dalam strategi hidup bersama Covid-19.

Pemerintah, lanjut dia, menargetkan 2,5 juta suntikan per hari di bulan September ini.

"Tiga hal ini yang harus kita bahas, melakukan strategi hidup berdampingan Covid-19 sedang kita bahas dengan pakar, bagaimana kita ke depan hidup berdampingan dengan Covid-19," ucapnya.

Sementara itu, menurut Anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) Soedjatmiko, evaluasi pemberian vaksin Covid-19 diperlukan untuk melihat efektivitas vaksin dalam waktu tertentu.

"Kita harus evaluasi apakah efektivitas vaksin bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, dalam waktu satu tahun atau tiga tahun. Kita pun bisa tahu vaksin perlu diberikan setiap tahun, tiga tahun dan enam bulan sekali," kata Soedjatmiko.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat 2 Lipat Lipat Usai Lockdown, Filipina dan Malaysia Terapkan Kebijakan PSBB

Meski demikian, Soedjatmiko mengatakan, perluasan vaksinasi diperlukan karena vaksin terbukti mampu mengurangi risiko kematian dan perawatan di rumah sakit.