Buntut Pelajar Tewas, Komisi IV DPRD Kota Bogor Minta Pengawasan SMA dan SMK Dikembalikan ke Pemda

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR UTARA - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mendesak peran pengawasan SMA dan SMK dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Bukan tanpa sebab, pasalnya saat ini peran dari Kantor Cabang Dinas (KCD) yang ditunjuk langsung untuk pengawasan SMA atau SMK dirasa kurang.

Hal ini juga merupakan buntut dari tewasnya pelajar di Simpang Pomad, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, yang merupakan siswa SMK Bina Warga 1.

"Ini saya rasa yang perlu mendapat perhatian bersama agar kebijakan kewenangan ini dikembalikan ke Kabupatan dan Kota," kata pria yang kerap disapa Gus M kepada TribunnewsBogor.com, Senin (13/3/2023).

Gus M menceritakan, sejauh ini, pihak KCD sangat sulit untuk diajak komunikasi.

Padahal, kejadian kriminalitas pejalar yang kerap terjadi berada di wilayah Kota maupun kabupaten.

"Kita mau kordinasi dan komunikasi saja sulit sama KCD Wilayah Bogor. Karena, mereka merasa anggaran dan pelaporan mereka langsung ke provinsi," jelas Gus M.

Baca juga: Buntut Pelajar Tewas di Simpang Pomad Bogor, Visi Kota Ramah Keluarga Dipertanyakan Komisi IV DPRD

Belum lagi, domisili dari para pelajar yang berada di Kota maupun Kabupaten Bogor.

"Dan rekan-rekan di KCD, membuka ruang untuk komunikasi dan diskusi karena para pelajar berdomisli di Kota dan Kabupaten Bogor," jelasnya.

Oleh sebab itu, wewenang KCD layak dilimpahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten Bogor.

Meski begitu, Gus M menyarankan, saat ini, langkah terdekat yang dilakukan KCD harus melakukan inovasi pengawasan.

Baca juga: 2 Update Terkini Kasus Pembacokan Pelajar di Bogor, Keinginan Terakhir Korban Bakal Segera Terwujud

Mulai dari memasukan karakter builfing serta melibatkan aparat penegak hukum

"Disdik Provinsi juga diminta melakukan inovasi dengan memasukan Karakter Building dalam pembelajaran dan melibatkan aparat penegak hukum," tandasnya.