Tak Bisa Usaha, Warga Desak Pemkab Bogor Berikan Kompensasi Imbas Pembongkaran Jembatan Cikereteg

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Wahyu Topami 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CARINGIN - Pembangunan jembatan permanen Cikereteg tuai polemik lantaran menuai imbas sepinya pemasukkan jajaran pedagang yang berada di sekitar Jembatan Cikereteg, Senin (22/5/2023).

Beberapa pedagang tersebut seperti pedagang Leupeut, bengkel dan mie Aceh.

Dengan imbas seperti itu pihak pedagang meradang dan menginginkan adanya kompensasi terkait menurunnya penghasilan.

"Kalau memang membangunnya masih lama ada kompensasi lah dari pemerintah gitu ya, saya juga kan punya keluarga, punya anak," ujar Khoirudin salah satu pedagang di sekitaran Jembatan Cikereteg.

Selain Khoirudin hal yang sama juga dirasakan oleh Zulkarnain selaku pedagang Leupeut dirinya alami penurunan omset hingga 70 persen akibat dampak pembangunan Jembatan Cikereteg.

"Sekarang mah jangankan Rp 500.000, dapat Rp 100.000 aja susah," ungkapnya.

Sementara itu dari pihak pembangunan Jembatan Cikereteg melalui Projek Manager, Fanny Zuriansyah, tidak ada kompensasi dari PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), hal tersebut didasarkan pada pembangunan Jembatan Cikereteg yang sifatnya tanggal darurat.

"Kalau terakhir rapat di Pemkab (pemerintah kabupaten) Bogor, itu kalau statement PUPR itu tidak ada kompensasi terkait warga sekitar yang terdampak pengerjaan. Karena status Cikereteg inikan darurat tanggap bencana ya itu, terakhir statementnya seperti itu," pungkasnya.

Menurutnya adanya kompensasi itu dilakukan apabila proses pembangunan jembatan sudah terencana sejak awal, bukan bersifat tanggap darurat seperti yang dialami Jembatan Cikereteg.

"Memang tidak menyediakan anggaran untuk kompensasi, karena statusnya tanggap darurat kecuali kalau memang dari awal sudah direncanakan proses tender atau lelang pasti ada kompensasi terhadap warga yang terdampak," tutupnya.