Minta Ganti Rugi, Warga Terdampak Pembangunan Jembatan Cikereteg Ancam Bakal Ngadu ke Jokowi

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Wahyu Topami 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CARINGIN - Warga yang terkena dampak proyek pembangunan Jembatan Cikereteg, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor menuntut ganti rugi.

Pasalnya, sejak proyek pembangunan Jembatan Cikereteg bergulir, usaha warga disekitar ruas jalan Caringin ini sepeti mati suri lantaran sempinya pengunjung.

Jefri, warga setempat mendesak PUPR dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak proyek tersebut.

"Masyarakat terkena dampak dari mulai ekonomi sampai bangunan rumahnya retak-retak inikan akibat pekerjaan mereka kalau mereka menyatakan ini musibah terus minta ganti ruginya ke siapa, ya harus ke pemerintah dong ya dan inikan tetap buat masyarakat ini musibah tapi buat kontraktor ini anugerah kayaknya," terangnya usai berdialog di Kantor Kecamatan Caringin, Kamis (25/5/2023).

Menurutnya, ada unsur kelalaian dari Kementerian PUPR karena kejadian longsor tersebut sudah pernah terjadi pada 2018.

"Mereka tadi menyatakan sudah memprediksi katanya sudah mengajukan anggaran dari tahun 2020 berarti mereka sudah memprediksi bahwa jalan ini tidak kuat artinya kalau ini terjadi longsor lagi bukan hanya musibah," ungkapnya dengan tegas pada awak media.

Ia menegaskan, jika tuntutan warga tak dipenuhi makan warga akan mengadukan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau mangkir lagi dengan sangat kita mungkin akan bersilaturahmi kepada bapak presiden republik Indonesia untuk minta bantuan," tutupnya.

Sementara itu Humas proyek dari Brantas Abipraya, Dodon, menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki anggaran untuk para warga yang terdampak.

"Sebenarnya tidak ada anggaran tapi karena inikan melihat situasional kedepannya gitu," ujarnya pada awak media usai sosialisasi.

Menanggapi aduan masyarakat terkait kerugian baik secara ekonomis maupun bangunan, pihaknya tanggapi akan tetapi perlu ada pelaporan terlebih dahulu terkait kerugian itu.

"Ya kita tanggapi saja, tapi kita perlu laporan juga kita punya pimpinan juga yang lebih atas. Jadi bukan kita yang memutuskan," tandasnya.

Lebih lanjut dirinya juga menganggap bahwa proyek ini merupakan bencana alam yang tidak terduga atau tidak direncanakan sebelumnya.

"Jadi proyeknya sebenarnya bukan direncanakan proyek ini semuanya dikarenakan oleh bencana jadi ini judulnya proyek tanggal darurat bencana alam, jadi bencana dulu terjadi baru kita tangani, jadi dadakan," pungkasnya.