Viral, Sistem Zonasi PPDB di SMAN 1 Kota Bogor Diduga Ada Calo, Ini Kata Dewan Pendidikan

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik (PPDB) di SMA Negeri 1 Kota Bogor disorot.

PPDB sistem Zonasi SMAN 1 Kota Bogor itu disorot karena diduga menerima murid diluar zonasi yang ditentukan.

Bahkan disebur merugikan warga sekitar SMAN 1 Kota Bogor yang akhirnya tidak lolos di sistem zonasi.

Sorotan PPDB sistem zonasi ini pun akhirnya viral di media sosial Twitter.

Dalam postingan yang dilihat TribunnewsBogor.com, Rabu (5/7/2023) si pemilik akun membagika beberapa cuitan terkait PPDB sistem zonasi.

Ada 40 murid yang tercatat dalam sebuah kolom PPDB.

Dalam tabel itu terlihat jarak yang paling dekat dengan sekolah berkisar di angka 50 meter.

"Ini adalah nama nama orang yang make calo untuk masuk PPDB SMA Negeri 1 Kota Bogor. Ga mikir pak warga asli situ yang gakebagian anak nya sistem zonasi beneran? @BimaAryaS dibelakang sma 1 rumah hanya 20 biji pun kurang tapi bisa banyak bgt yang 50M?," tulis pemilik akun twitter dengan nama @fachrezy_id.

Sementara itu, Kepala Dewan Pendidikan Kota Bogor Deddy Karyadi mengatakan, bahwa sejauh ini pengaduan tertulis terkait hal itu belum ada.

"Secara resmi pengaduan tertulis belum ada. Namun sudah ada yang melalui whatsapp dan media lain. Tentang adanya kecurigaan kecurangan terutama masalah zona terkait domisili dengan sekolah," kata Deddy dijumpai wartawan di kantornya.

Sejauh ini, dari laporan melalui whatsapp, masyarakat yang mengadukan banyak sekali ditemukan keanehan.

Mulai dari jarak rumah dengan sekolah, sampai sistem zonasi yang dinilai tidak efektif.

Baca juga: Polemik Wisuda Anak TK, Komisi IV DPRD Ingatkan Peran Disdik Kota Bogor: Urgensinya Apa?

"Setiap tahun ada masyarakat yg kecewa, ada kecurigaan, akibat dari pengaplikasin sistem zonasi yang sudah dilaksanakan 4 tahun ke belakang," tambahnya.

Meski begitu, Wandik Kota Bogor akan langsung berkoordinasi dengan Provinsi lantaran yang menaungi SMA yakni Provinsi.

"Karena terkait SWA yang kewenangannya ada di SMA. Kami lamgsung mengirimkan ke wandik provinsi jabar. Dan akan berkoordinasi dengan pemkot bogor," tandasnya.