Pembangunan Toilet SMP di Kota Bogor Telan Anggaran Fantastis, Ini Respon Pengamat

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pembangunan dua toilet baru SMP Negeri di Kota Bogor menghabiskan anggaran yang cukup fantastis.

Menilik laman LPSE Kota Bogor pembangunan toilet ini menghabiskan anggaran sampai 200 juta masing-masing sekolah.

Proyek ini jika menilik laman LPSE buka merupakan proyek tender dan dihandle langsung oleh satuan kerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Pembangunan toilet ini dilakukan di SMPN 17 serta SMPN 9 Kota Bogor.

Anggaran pembangunan ini justru mendapat respon pedas dari pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi.

Yusfitriadi menilai, bahwa anggaran 200 juta ini bisa jadi dua ruang kelas baru.

"200 juta itu sudah jadi 2 ruang kelas baru, bukan hanya untuk pembangunan toilet, atau untuk pembangunan toilet di 5 sekolah," kata Yusfitriadi, Senin (2/10/2023).

Selain itu, sambung Yusfitriadi, yang namanya sekolah negeri pasti sudah mempunyai toilet yang memadai.

Kalaupun ada supporting dana untuk toilet, seharusnya hanya untuk rehab atau renovasi.

"Masih banyak lembaga pendidikan yang belum mempunyai toilet yang memadai. Bagi saya anggara sebesar itu hanya untuk toilet dua sekolah sangat tidak wajar," tegasnya.

Pihaknya berharap, ada pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK.

"Oleh karena itu saya berharap pihak pemeriksa keuangan, baik inspektorat maupun BPK "melototin" penggunaan anggaran tersebut. Syukur-syukur masih bisa diubah, misalnya didistribusikan kepada sekolah yang betul-betul membutuhkan anggaran toilet tersebut," ujarnya.

Baca juga: DPRD dan Pemkab Bogor Tambah Anggaran BTT Rp 27 Miliar, Pasar Lewuliang Bogor Siap Direlokasi

Yusfitriadi pun menilai, selain anggaran yang sia-sia bagi toilet, Disdik Kota Bogor dinilai kurang melakukan survei.

Ada tiga poin yang seharusnya diperhatikan oleh Disdik Kota Bogor.

"Pertama, survei. Seharusnya setelah ada pengajuan proposal dari sekolah, dinas pendidikan melakukan survei dulu untuk mematakan aspek kelayakan  dan seberapa besar dana yang dibutuhkan. Kedua, rasionalitas. Ini bukan akan membangun toilet hotel, kantor atau ruang pertemuan, yang membutuhkan toilet serba lux dan dengan tanah yang luas. Ini akan bangun toilet sekolah, sehingga harusnya dinas pendidikan merasionalkan program dengan anggaran," tegasnya.

"Ketiga, empiris. Tentu saja dinas pendidikan sudah sangat berpengalaman dalam urusan menganggarkan sebuah item bangunan di sekolah. Seharusnya berkaca pada pengalaman. Saya hawatirnya di akhir tahun seperti ini penganggaran masuk ke tradisi "menghabiskan" anggaran, sehingga mempunyai potensi untuk disalahgunakan oleh para pejabat dinas yang tidak bertanggungjawab," tandasnya.