Tampung Curhatan Guru Swasta, DPRD Kota Bogor Kaget Ada Guru Lulus Tes PPPK Tapi Belum Dilantik

Prosedur penerimaan PPPK menyalahi aturan yang ada, sebab para guru yang sudah dinyatakan lulus tes, hingga kini belum mendapatkan kejelasan

Istimewa/DPRD Kota Bogor
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni, menemukan persoalan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni, menemukan persoalan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal ini terungkap saat audiensi dengan perwakilan Forum Guru Swasta Nasional (FGSN) Kota Bogor, Rabu (17/1/2024).

Dalam audiensi tersebut, para guru mengeluhkan prosedur penerimaan PPPK yang dianggap menyalahi aturan yang ada, sebab para guru yang sudah dinyatakan lulus tes, hingga kini belum mendapatkan kejelasan terkait penempatan dan pelantikan.

Ketua FGSN Kota Bogor, Yayan Suryahman, menyampaikan untuk memperjuangkan haknya, para guru sudah mencoba berkomunikasi dengan BKSDM Pemerintah Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Dewan Pendidikan Kota Bogor.

Namun, dari semua hasil pertemuan tersebut, para guru belum mendapatkan kepastian ikhwal haknya.

"Jadi adanya kekecewaan kami guru swasta, ketika sudah mendapatkan penguman dan melewati passing grade, tetapi kami tidak kebagian formasi, maka dari sini bermula kekecewaan kami. Maka harapannya bahwa aspirasi ini kami sampaikan ke DPRD dengan harapan anggota dewan bisa memberikan rasa keadilan bagi kami," ujar Yayan Suryahman.

Menjawab harapan tersebut, Atang Trisnanto secara tegas memberikan kepastian kepada para guru bahwa DPRD Kota Bogor akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan menggelar rapat kerja dengan Pemerintah Kota Bogor.

"Yang pasti, saya baru dapat informasi sekarang dan duduk permasalahannya baru dapat, nah kami akan mempelajari secara lengkap permasalahan ini. Insya Allah, pekan depan kami akan menggelar rapat dengan mengundang Pemkot dan pihak FGSN nanti juga harus hadir, agar bisa didapatkan solusi atas aduan ini," jelas Atang.

Sementara itu, FGSN Kota Bogor bersama FGSN seluruh Kokab se-Indonesia berencana akan melakukan upaya menemui DPR RI dalam waktu dekat.

Mereka berharap permasalahan ini bisa diselesaikan keseluruhannya.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved