Ganggu Aktifitas Warga, Banjir di Jalan Nasional Bikin Pemkot Bogor Pusing, Terungkap Penyebabnya

Banjir juga terjadi dekat Mitra 10 Jalan Sholeh Iskandar karena ada crossingan yang dari Perumahan Cimanggu Permai ke sebelah Kampus UIKA.

Istimewa
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina saat membeberkan mengenai pembangunan jalur otista. Pihak Pemkot Bogor mempersoalkan banjir yang kerap terjadi di Jalan Nasional di Kota Bogor. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Banjir yang kerap terjadi di sejumlah ruas Jalan Nasional di Kota Bogor membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor geram.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemkot Bogor mengundang Marga Sarana Jabar (MSJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 5.2 dan PPK 5.1 penanganan banjir di ruas Jalan Nasional, Senin (5/2/2024).

Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim ini turut membahas banjir di wilayah Kaum Sari yang memang saling beririsan.

"Rencananya mau dibuat sodetan antara sungai Ciparigi dan sungai Cibuluh, tapi mau kami pastikan dulu sodetan dari Ciparigi ke Cibuluh ini tidak memindahkan masalah baru ke Sungai Cibuluh karena memang secara debit air, debit Ciparigi lebih besar dari debit air Cibuluh, tapi penampung di Cibuluh lebih kecil," ujar Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina.

Rena mengatakan, banjir juga terjadi dekat Mitra 10 Jalan Sholeh Iskandar karena ada crossingan yang dari Perumahan Cimanggu Permai ke sebelah Kampus UIKA.

Crossingan ini sepertiganya sudah rusak sehingga ketika ada air dari Perumahan Cimanggu Permai masuk ke gorong-gorong airnya kembali lagi (back water).

"Kami tadi minta sama PPK 5.1 untuk dibuat crossingan baru yang bisa menampung air, kan tidak bisa tiba-tiba di bawah itu kita belokkan, pasti nyangkut sampah," katanya.

Banjir yang sama, lanjut Rena, terjadi di Tamansari Persada simpang Lotte Mart.

Ini juga merupakan kewenangan PPK 5.1 yang mana menurut PPK 5.1 tahun ini akan membuat saluran.

Selain banjir, pihaknya juga meminta PPK 5.1 untuk berkoordinasi dengan APJATEL untuk membenahi kabel-kabel yang semrawut di jalan.

"Kami minta tahun ini bisa diselesaikan, tapi memang prosedural dan administrasi dari pusat banyak sekali. Sementara jika memakai APBD, pusat juga akan marah karena bukan wewenang Pemkot Bogor. Namun kalau sudah urgent walaupun pilihannya sulit, akan tetap kita lakukan daripada nyawa melayang," tegasnya.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved