PKS dan PDIP Kompak Kritik Pj Gubernur DKI Jakarta, Cium Gelagat Curi Start Kampanye Pilkada 2024

“Pak Heru itu kan salah satu kandidat untuk menjadi Gubernur Jakarta yang pemilihannya tahun ini. Beberapa pihak menjagokannya sebagai Cagub DKI Jakarta,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (12/1/2024).

“Jadi selayaknya tidak perlu lah ikut-ikutan kampanye, karena memang belum masanya kampanye Pilkada,” sambungnya.

MTZ menganggap Heru Budi seolah tak mau kalah dari para caleg dan capres peserta Pemilu 2024.

Sehingga wajahnya dipampang di stiker ajakan pemilu damai yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

“Sudah saingan dengan gambar capres dan gambar caleg. Padahal kan dia (Heru Budi) bukan capres dan caleg,” ujarnya.

Bila Pemprov DKI benar-benar ingin mengajak masyarakat menyukseskan pemilu damai, menurutnya tak perlu ada wajah Heru Budi.

Apalagi, stiker tersebut dipasang di tempat-tempat umum, seperti di halte Transjakarta.

“Kalau pemilu damai pakai saja lambang Kota Jakarta atau pakai gambar Monas. Kalau wajah pejabat, kemudian dia turut menjadi bakal calon gubernur ya itu enggak bagus,” tuturnya.

Ia pun menilai Heru Budi memanfaatkan celah aturan dimana sebelumnya Pemprov DKI menegaskan tak boleh ada alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di fasilitas-fasilitas umum.

“Kemarin ada aturan di lingkungan Transjakarta tidak boleh ada foto atau atribut APK caleg maupun capres, tapi tidak ada memang aturan untuk pejabat. Cuma kemudian ini masalah etika saja,” kata MTZ.

Oleh karena itu, MTZ menuding Heru Budi melakukan kampanye terselubung jelang Pilkada DKI pada November 2024 mendatang.

“Kalau fotonya dipasang di kantor kelurahan, kantor dinas yang memang harus memasang foto gubernur ya silakan. Tapi kalau di halte maupun jalan sambil tersenyum itu sama saja dengan kampanye saya kira ya,” ucapnya.

Baca juga: Beri Selamat ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Anies : Kami Siap Mendukung

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan urgensi stiker wajah Heru Budi di Halte Transjakarta.

"Saya tidak tahu apa motivasi atau dasar Pj Gubernur. Ajakannya baik, normatif. Tapi apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak masih harus didalami," kata Gilbert saat dihubungi, Jumat (12/1/2024).

Menurut Gilbert, stiker berwajah Heru Budi itu bisa menimbulkan bias di publik sekarang ini.

Terlebih, ada isu berhembus bahwa Heru Budi akan dimajukan oleh salah satu parpol untuk Pilkada DKI Jakarta yang digelar November 2024.

"Tentu segalanya jadi tidak tepat saat sekarang."

"Penggiringan opini menjadi muncul karena Pj Gubernur menurut salah satu parpol mau diajukan sebagai calon di DKI," kata Gilbert.

(TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir)