Layanan Eksekutif di Rumah Sakit Pemerintah dan Stigma BPJS

Belum lagi, munculnya layanan eksekutif di rumah sakit yang membuat perbedaan semakin kentara.

Jadi, kalau bisa digolongkan, barang kali di satu rumah sakit ada 3 strata golongan, antara lain: 1) Pasien Eksekutif; 2) Pasien Reguler; dan 3)Pasien BPJS.

Ada orang-orang yang sebetulnya punya BPJS Kesehatan, namun memilih untuk tetap membayar rumah sakit dengan menjadi pasien reguler atau bahkan eksekutif, dengan alasan tidak mau rumit dengan proses pemberkasan, antrian, layanan yang lambat, hingga suasana ruang tunggu yang sesak serta tidak kondusif.

BPJS Kesehatan adalah program asuransi sosial yang dirancang untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Namun, stigma yang ada membuat sebagian orang enggan menggunakannya, terutama bagi kalangan yang mampu membayar layanan kesehatan swasta.

Mereka merasa lebih nyaman memilih layanan kesehatan non-BPJS karena ingin menghindari pengalaman yang dianggap kurang nyaman dan tidak efisien.

Akhirnya, masyarakat cenderung menganggap layanan kesehatan yang inklusif dan terjangkau sebagai layanan yang inferior.

Diperlukan upaya bersama untuk mengubah stigma ini. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus memperbaiki kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan serta mengedukasi masyarakat tentang hak-hak pengguna BPJS.

Dengan demikian, BPJS dapat dilihat sebagai solusi kesehatan universal yang layak dan merata, bukan sebagai opsi "terakhir" yang terpaksa diambil oleh kalangan kurang mampu.

Perbedaan mencolok antara “Pasien Eksekutif” dengan “Pasien BPJS” yang dibuat pemerintah, seharusnya tidak pernah ada.

Menjadi ironi ketika layanan kesehatan, yang seharusnya berorientasi pada kebutuhan, justru berbalik menjadi simbol strata sosial.

Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas  layanan kesehatan dan menghapus stigma BPJS, hal yang perlu dilakukan adalah mengubah paradigma layanan kesehatan itu sendiri.

Kita perlu bergerak menuju layanan kesehatan yang inklusif dan egaliter, di mana setiap pasien diperlakukan dengan martabat yang sama tanpa melihat status ekonomi mereka.

Menuju Sistem Kesehatan yang Adil dan Merata

Langkah pertama yang bisa diambil oleh pemerintah adalah memperbaiki kondisi fasilitas kesehatan di semua lini, baik itu dari segi infrastruktur, jumlah tenaga medis, maupun sistem pelayanan yang lebih ramah pasien. 

Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif untuk menanamkan pemahaman bahwa BPJS adalah hak semua warga negara, tanpa terkecuali.

Dengan cara ini, stigma yang melekat pada BPJS bisa perlahan terkikis, dan masyarakat dari semua kalangan akan merasa nyaman menggunakan fasilitas tersebut.(*)

Penulis :  Julia Rezeki
Mahasiswa S2 Hubungan Internasional,Universitas Paramadina