Cegah Politik Uang, Bima Arya Tegas: Viralkan Saja Kalau Ada Bukti!

Sementara itu, pengamat politik Universitas Djuanda Gotfridus Goris Seran mengatakan, politik uang saat Pilkada adalah pidana.

Ada sanksi pidana bagi penerima dan pemberi dalam serangan fajar ini.

Warga pun harus mengetahui resikonya jika menerima uang dari Paslon.

“Politik uang ini tergolong pidana Pilkada sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016. Pemberi maupun penerima sama-sama kena pidana pilkada,” tegasnya.

Politik dari LS Vinus Bogor Yusfitriadi menambahkan, Bawaslu harus tegas menjalankan perannya untuk mengawasi jalannya Pilwalkot ini.

“Bawaslu untuk bener-bener menggunakan kewenangan, peran dan fungsinya. Tidak boleh ada ruang manapun yang tidak ada kehadiran Bawaslu Kota Bogor,” ungkapnya.(*)