Pak Prabowo Subianto, Membatalkan PPN 12 Persen Itu Gampang, Lho: Daripada Pemerintah Tebar Penyakit

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 nanti menuai berbagai kritik dan polemik.

Bagaimana tidak?

Kenaikan PPN 12 Persen dinilai akan memengaruhi dampak ekonomi masyarakat, terutama bagi kaum menengah ke bawah.

Selain itu, PPN 12 persen dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa, menyebabkan daya beli masyarakat menurun, menaikkan angka kemiskinan, hingga memperlebar jurang ketimpangan sosial.

Akan tetapi, sepertinya pemerintah masih terus nge-gas memberlakukan PPN 12 Persen mulai awal tahun depan, dan hingga kini, belum ada tanda-tanda Presiden RI Prabowo Subianto akan membatalkannya.

Terlepas dari itu, sebenarnya orang nomor satu di Indonesia tersebut bisa segera membubarkan polemik PPN 12 persen.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno,

Menurut Adi Prayitno, mengakhiri polemik PPN 12 persen sejatinya tidaklah sulit. 

Kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca juga: Imbas PPN 12 Persen, Biaya Layanan Digital Naik, Ini Estimasi Kenaikan Harga Netflix hingga Spotify

Baca juga: Ini Kata DJP Soal Mekanisme Penghitungan PPN 12 Persen pada Transaksi Uang Elektronik

Baca juga: Tak Cuma PPN 12 Persen, 3 Pungutan Pajak Lain Berlaku 2025: termasuk Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Namun, mengubah ketentuan itu hanya butuh kemauan politik dari Presiden Prabowo untuk mengajukan inisiatif perubahan ke DPR

"Presiden dapat dukungan penuh DPR. 1000 persen DPR tegak lurus ke Prabowo, termasuk PDI-P," kata Adi Prayitno kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

Dalam pasal 7 ayat (3) UU HPP, diatur bahwa tarif PPN dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

Selanjutnya, dalam pasal 7 ayat (4) UU HPP disebutkan bahwa perubahan tarif PPN diatur dengan peraturan pemerintah, setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN.

"Kalau mau diubah itu peraturan kan mudah. Merem saja beres. Mumpung Istana-DPR akur," sambungnya.

Menurut Adi, jika ada niat untuk mengubah aturan terkait kenaikan PPN 12 persen, mestinya semudah membalik telapak tangan, mengingat mayoritas fraksi di DPR adalah pendukung koalisi pemerintah.