DPRD Minta Pemkot Susun Pendanaan Biskita, Rusli Prihatevy : Kalau Tak Bisa Tinggal Contek Jakarta

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor soroti nasib keberlanjutan program Biskita Trans Pakuan pasca Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan pemerintah pusat tidak akan lagi memperpanjang subsidi pada tahun 2025.

Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) agar segera menyiapkan skenario pendanaan program Biskita.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait keberlanjutan program Biskita.

"Semua skenario, kajian teknokrat dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan dan kita harus bersiap," kata Wakil Ketua I DPRD Rusli Prihatevy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1/2025).

Rusli mengingatkan kepada Dishub agar dalam penyusunan kajian dan perencanaan harus mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. 

Rusli pun menjelaskan didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 terutama ayat (1) pasal 91, mengamanatkan pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Rusli menganggap perlu adanya optimalisasi seperti memastikan integrasi kendaraan antar koridor dan menyelaraskan dengan program rerouting angkot yang sudah eksisting.

"Kalau memang tidak bisa menyusun, tinggal mencontek saja ke Jakarta terkait pengelolaan Trans Jakarta. Jika ada hal-hal yang bagus untuk ditiru kan tidak salah juga. Yang penting masyarakat terlayani kebutuhan dasarnya," tegas Rusli.

Lebih lanjut, Rusli pun meminta Dishub Kota Bogor agar kembali menggandeng Organda Kota Bogor dalam menyiapkan operasional Biskita. 

Hal tersebut bertujuan agar semua badan hukum transportasi yang ada di Kota Bogor ikut terlibat, sehingga tidak ada konflik horizontal yang terjadi, sekaligus memperlancar proses perencanaan transportasi di Kota Bogor.

"Jadi semua pemilik angkot, koperasi, badan hukum transportasi ikut terlibat. Ini program yang baik dan membutuhkan dukungan semua pihak, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan perlu merangkul semua stakeholder," ujar Rusli.

Masalah transportasi di Kota Bogor dinilai oleh Rusli seperti penyakit yang sudah menyebar ke semua organ tubuh. 

Sebab, jika berkaca ke perencanaan transportasi Kota Bogor 10 tahun ke belakang, tidak ada program yang berjalan dengan baik. 

Baca juga: Operasional Biskita Transpakuan Bogor Pakai APBD Rp 10 M, Dishub Prediksi Hanya Bertahan 4 Bulan

Ia tidak mau program Biskita yang sudah diperjuangkan bersama-sama antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor harus menghilang tanpa jejak seperti program Trans Pakuan yang diinisiasi oleh PDTJ.