Tarif Biskita Bogor Tanpa Subsidi dari Pemerintah Pusat, Dedie Rachim Khawatir Beratkan Masyarakat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Tarif Biskita Bogor kini tengah ramai diperbincangkan masyarakat.

Perbincangan berawal dari pencabutan subsidi dari pemerintah pusat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memutuskan tak lagi menyuntikan subsidi pada Pemerintah Kota Bogor untuk pengelolaan tranportasi umum Biskita Trans Pakuan.

Lantas, apa jadinya Biskita Bogor tanpa subsidi ?

Biskita merupakan layanan Buy The Service (BTS).

Ada 4 koridor yang dioperasikan, 1, 2, 5 dan 6.

Plt Kepala menerangkan bahwa pengalihan pengelolaan Biskita dari Kemenhub ke Pemkot Bogor sudah dilakukan sejak tahun 2023.

Saat itu Pemkot Bogor tak menyanggupi.

Menurut Suharto Pemkot Bogor baru menyanggupi pengelolaan Biskita pada tahun 2024 dengan mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 10 miliar.

Oleh karena itu terhitung 1 Januari 2025, pengelolaan Biskita dialihkan ke Pemkot Bogor.

"Kami berharap Kota Bogor dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung keberlanjutan layanan angkutan umum massal secara bertahap," kata Suharto.

Kini Pemkot Bogor justru kelimpungan atas keputusan pengalihan tersebut.

Selama ini pengelolaan Biskita dipegang PT Kodjari Tata Angkutan dengan menerima subsidi dari Pemerintah Pusat.

Atas subsidi tersebut, tarif Biskita Bogor adalah Rp 4.000 untuk sekali perjalanan.

Baca juga: Perjuangkan Nasib Biskita Transpakuan, Dedie Rachim Bakal Tetap Minta Subsidi ke Pusat

Kini jika tanpa adanya subsidi, maka tarif Biskita Bogor akan lebih dari itu.